Sebagai pengetahuan, ekonomi politik sesungguhnya sangat tua. Setua pengetahuan politik itu sendiri. Sebab, ekonomi sejak awal merupakan siasat agar bagaimana otoritas kekuasaan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya. Ketika Plato dalam karyanya Republic menyinggung kewajiban penguasa untuk menyejahterakan ekonomi rakyatnya, ekonomi dan politik masih menjadi satu kesatuan, bahkan dengan filsafat. Ekonomi juga belum talak dengan politik ketika Adam Smith menerbitkan karyanya, The Wealth of Nations pada 1776, apalagi ketika Karl Marx menuliskan kritiknya dalam Grundrisse maupun Capital.
Ilmu ekonomi menjadi ilmu tersendiri sejak para ekonom neo-klasik memisahkannya dari ilmu politik. [1] Hasilnya, ekonomi kemudian diajarkan sebagai sesuatu yang seolah-olah otonom. Baru ketika terjadi depresi besar Amerika 1929, ekonomi dengan politik kembali rujuk seiring dengan gagalnya aplikasi ekonomi murni. Setelah itu, ekonomi dan politik rujuk berkali-kali.
Anehnya, di sebagian besar perguruan tinggi saat ini, kurikulum ekonomi masih diajarkan sebagai sesuatu yang seolah tak ada kaitannya dengan politik (cara pandang neo-klasik), seperti di UIN Maliki Malang. Dengan kondisi seperti ini, ekonomi kemudian dipahami sebagai sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Ia memiliki otonomi dan determinasi sendiri. Sehingga jika ada problem ekonomi, akar masalahnya dianggap lahir dari persoalan ekonomi dan penyelesaiannya pun harus menggunakan ilmu ekonomi saja.
Realitas seperti ini menafikan fakta bahwa aktivitas ekonomi sesungguhnya dipengaruhi oleh kebijakan politik yang mengatur alokasi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Benar bahwa negara memiliki ekonom, dan kebijakan negara dipengaruhi oleh paradigma ilmu ekonomi yang dipakai oleh ekonomnya. Namun, akan menjadi masalah jika asumsi dasar ilmu ekonomi yang dimiliki oleh teknokrat negara sudah terpisah dengan politik. Kesenjangan antara akar masalah yang sesungguhnya dalam ekonomi (realitas ekonomi) dengan ilmu pengetahuan yang dipakai untuk mengatasi prolem ekonomi (ilmu ekonomi) ini akan melahirkan daur problem yang tak berkesudahan. Jadi, meski ekonomi dan politik sebagai sebuah ilmu memiliki latar ontologis, epistemologis, dan aksiologis serta metodologi sendiri-sendiri, dalam kenyataannya, ekonomi dan politik seolah tak bisa dipisahkan.
Tulisan pendek ini akan mengurai sedikit alasan, kenapa ekonomi politik perlu dipahami secara lebih jauh. Pertama, ilmu pengetahuan tidaklah netral. Ia bisa objektif, tetapi tidak netral. Saya akan menyinggung sebuah kejadian penting sebagai penanda:
Dalam sebuah majalah bernama Ramparts edisi 4 tahun 1970[2], seorang penulis AS, David Ransom, menyebut adanya Mafia Berkeley yang menopang jalan pembangunan Orde Baru. Kisahnya dimulai pada akhir 1950an saat sekelompok terpelajar di Universitas Indonesia disekolahkan di University of California, Berkeley atas bantuan dari Ford Foundation. Di sana, mereka diajarkan ilmu ekonomi dengan paradigma liberal. Pada tahun 1960an, mereka kembali ke Indonesia. Tahun 1965-1966, Orde Baru berhasil menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menumpas komunisme dan unsur-unsur revolusioner lainnya. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebagian besar lulusan Berkeley, mempresentasikan ide mereka serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai Tim Ahli di bidang Ekonomi dan Keuangan. Mafia berkeley ini kemudian mengarsiteki ekonomi Indonesia di bawah Orde Baru. Selain menjadi teknokrat, mereka juga mengajar di perguruan tinggi seperti UI. Selama 32 tahun, Orde Baru berupaya memodernisasi ekonomi Indonesia dengan cara menggencarkan industrialisasi dan membuka diri pada bantuan dan modal asing.
Richard Robinson menuliskan dengan baik bagaimana ekonomi politik di bawah rezim Soeharto. Dalam bukunya, The Rise of Capital[3], dengan detail ia menyebut bahwa pembangunan ekonomi Soeharto hanya menguntungkan pemodal asing serta apa yang disebut sebagai kapitalisme predatoris (birokrat dan pengusaha-pengusaha yang ada di lingkaran rezim). Pertanyaannya, atas dasar apa Orde Baru menentukan kebijakan ekonominya? Apakah ilmu ekonomi yang diajarkan di UI di atas itu netral?
Foucault pernah menulis The Archeology of Knowledge[4]. Intinya, setiap pengetahuan selalu mengandung kepentingan dan kekuasaan. Karl Mannheim pernah menulis, Ideology and Utopia[5]. Inti gagasannya, selalu ada kaitan antara politik dengan pengetahuan. Setiap ilmu bisa objektif, dalam arti memiliki metode-metode tertentu untuk meghasilkan pengetahuan. Tetapi, ia tidak netral. Ia pasti berpihak. Pun dengan ilmu ekonomi, ia bisa berpihak pada kesejahteraan orang banyak, atau justru hanya menguntungkan berpihak pada segelintir orang kaya saja. Dalam kaitan ini, maka sepanjang sejarah umat manusia, terdapat istilah pengkhianatan intelektual[6] atau perselingkuhan antara politik dan pengetahuan. Ilmu ekonomi politik yang akan kita kaji, menjadi penting untuk mengupas hal ini. Dengan khazanah kritik ekonomi politik, akan bisa dikaji secara lebih jauh, bahwa kepada siapa paradigma dan kebijakan ekonomi berpihak.
Kedua, ekonomi merupakan bidang yang sehari-hari mengondisikan berbagai bidang kehidupan. Berbagai bidang yang tampak sebagai fenomena ekologi, misalkan, dalam banyak hal akar problemnya adalah ekonomi politik.[7] Misalkan, ketika pilihan sistem ekonomi negara-negara saat ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dimana keberhasilan ekonomi diukur dari semakin tinggi kapasitas produksi, maka kerusakan lingkungan tak bisa dihindari[8]. Itulah sebabnya, kenapa sudah begitu banyak penulis yang menyatakan bahwa dunia tidak bisa menghentikan krisis ekologi tanpa mengakhiri kapitalisme[9].
Berbagai problem yang tampak sebagai problem pendidikan, seringkali lebih merupakan wujud problem ekonomi politik. Misalkan, ketika kurikulum perguruan tinggi diorientasikan untuk menciptakan lulusan ‘siap pakai’ untuk menopang industrialisasi, sesuai dengan kebijakan ekonomi negara, dampaknya institusi pendidikan tereduksi menjadi sekedar pemasok tenaga kerja[10]. Ilmu pengetahuan mengalami proses dehumanisasi. Tidak heran jika proses belajar mengajar akhirnya menjadi tidak efektif lantaran peserta didik bersekolah, berkuliah untuk mendapatkan ijazah sebagai syarat melamar pekerjaan.
Berbagai problem yang tampak sebagai problem kebudayaan, misalkan, faktanya berkelindan dengan ekonomi politik. Bukankah apatisme sosial-politik adalah bias dari individualisme? Bukankah individualisme adalah bias dari liberalisme ekonomi? Dalam banyak hal, ekonomi politik bahkan mempengaruhi sastra. Bukankah novel George Orwell yang berjudul Animal Farm, misalkan, secara tak langsung ditopang oleh kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat melalui CIA untuk memojokkan komunisme?[11] Bukankah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di Indonesia dibumihanguskan karena tak segaris dengan liberalisme ekonomi? Bukankah kekerasan budaya pasca 65 terjadi seiring dengan kebangkitan kapitalisme di Indonesia[12]? Dalam struktur kapitalisme neoliberal, seni dan sastra lebih banyak tereduksi fungsinya sebagai seonggok komoditas.
Berbagai problem yang tampak sebagai fenomena politik, faktanya lebih banyak kaitannya dengan ekonomi politik. Bukankah politik kartel, oligarki[13], dan maraknya korupsi di lingkaran partai politik, parlemen dan birokrasi erat hubungannya dengan kesenjangan ekonomi? Bukankah otoritarianisme politik Rezim Soeharto, dilakukan demi mewujudkan stabilitas politik yang menjadi prasyarat kelancaran pembangunan (investasi, industrialisasi)?[14] Bukankah runtuhnya Orde Baru, terjadi setelah United National Development Programme (UNDP) Bank Dunia merekomendasikan wujud baru ekonomi Indonesia (kontinuitas pembangunan kapitalisme) yang tak lagi membutuhkan rezim diktator?[15]
Berbagai problem yang tampak sebagai problem hukum, dalam banyak hal nyatanya adalah problem bahkan bias kepentingan ekonomi. Bukankah tingginya angka kriminalitas berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat? Bukankah upaya Snouck Hargrounje untuk menggeser peran hukum Islam di Indonesia ke wilayah privat adalah segaris dengan kepentingan Belanda yang ingin menerapkan hukum ekonomi Eropa dalam wilayah publik[16]? Bukankah perubahan-perubahan hukum ekonomi selalu dipengaruhi oleh paradigma ekonomi politik yang dianut rezim?
Berbagai problem yang tampak sebagai problem gender, nyatanya berkait erat dengan modus produksi (ekonomi politik). Diskriminasi tenaga kerja mulanya bersumber dari logika efisiensi kapitalisme yang memburuhkan tenaga kerja laki-laki. Ketika kolonialisme (akumulasi primitif kapitalisme) terjadi, domestifikasi peran perempuan makin menjadi-jadi hingga mendorong protes seperti yang dilakukan Kartini. Ketika gerakan feminisme marak tahun 60-70 an di Amerika, dengan segera kapitalisme memanfaatkan bonus tenaga kerja perempuan untuk mengintensifikasi produksi. Penindasan terhadap perempuan tak berakhir begitu kran tampilnya perempuan di tempat kerja dibuka.[17] Perempuan tanpa alat produksi bisa ditindas oleh perempuan yang memiliki alat produksi atau yang secara struktur ekonomi lebih tinggi. Di bawah kapitalisme pula, keterlibatan perempuan dalam aktivitas pertanian di Asia dan Afrika dihapus dengan program intensifikasi pertanian atau revolusi hijau.[18] Dalam The Origin of Family, Engels menguraikan bagaimana modus produksi berpengaruh terhadap format keluarga, dan format keluarga berpengaruh terhadap ketidakadilan gender.[19] Benar bahwa penindasan terhadap perempuan sudah terjadi sebelum kapitalisme, tapi hal itu semakin menemukan formulanya di bawah kapitalisme, melalui berbagai bentuk diskriminasi, komodifikasi seksual, dsb.
Kita mungkin akan kehabisan tenaga jika determisasi ekonomi politik diurai satu persatu. Penjelasan ini belum menyangkut perampasan ruang hidup, krisis agraria, kematian demokrasi, pelanggaran HAM, reduksi peran agama dan sederet efek ketidakberesan ekonomi politik lainnya. Uraian ini sekedar menegaskan bahwa modus produksi berpengaruh terhadap berbagai aspek dan melahirkan gerak resipokral dari basis (modus produksi) ke suprastruktur (negara, hukum, budaya, gender, agama, dsb). Untuk itu, kajian ekonomi politik mengembangkan analisis multidispliner. Artinya, variabel-variabel yang digunakan bukan hanya variabel ekonomi, tetapi juga variabel ilmu sosial, psikologi, budaya, hukum, gender dan lain sebagainya. Dari sini, semua orang dengan latar belakang keilmuan apapun bisa terlibat.
Ketiga, dan yang pasti, pilihan paradigma ekonomi yang menjadi landasan kebijakan berperan besar dalam mewujudkan atau tidak mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran warganya. 72 tahun NKRI berdiri, tapi kenapa dari seluruh luas daratan Indonesia 192 juta hektar, 175 juta hektarnya hanya dikuasai investor, sementara masih banyak warganya yang tak punya rumah?[20] Kenapa kesenjangan ekonomi semakin lama semakin tinggi (2017, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kesetaraan yang setara denggan 100 juta penduduk)?[21] Sudah lebih dari seabad ilmu ekonomi ada dan fakultas-fakultas ekonominya berdiri, tapi kenapa separuh dari jumlah manusia di dunia masih sulit cari makan? (lebih dari tiga miliar orang, hidup dalam kemiskinan yang dalam dan hidup dengan biaya kurang dari $ 2,50 per hari).
Tiga alasan ini, setidaknya, dapat mengantarkan pada jawaban atas pertanyaan: kenapa kritik ekonomi politik penting dikaji, untuk selanjutnya mengikhtiarkan alternatif ekonomi politik seperti apa sebagai solusi atas kebuntuan kapitalisme kontemporer.
Toh, jika spirit agama mendorong untuk mewujudkan keadilan dan persaudaraan, maka keadilan yang paling krusial adalah keadilan ekonomi. Itu sebabnya kenapa para Rasul diturunkan juga untuk memerangi kelompok penindas (al-mustakbirin) dan membela yang tertindas (al-mustadl’afin) dengan merevolusi sistem ekonomi politik yang eksploitatif dan tidak adil. Itu lantaran kesenjangan ekonomi menjadi penghalang utama bagi terwujudnya masyarakat tauhid, yang memiliki prasyarat adanya kesetaraan di antara umat manusia. Tak ada persatuan tanpa keadilan, begitu almarhum Gus Dur berujar.***
Kalimetro, 23 Maret 2018
*) Naskah awalnya ditulis untuk Sekolah Kritis yang diselenggarakan LKP2M UIN Maliki Malang dengan judul Mengapa Ekonomi Politik?. Diubah judul dan dimuat di sini untuk tujuan pendidikan.
**) Direktur Eksekutif Intrans Institute (Institute for Strengthening Transition Society Studies). Pegiat Front Nahdiyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA); Menulis buku Konsep Memperdalam Demokrasi, bersama Fahruroji dan Abdurrachman Sofyan (Intrans Publishing: 2016) dan Kritik Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia bersama Warkum Soemitro dan Anas Kholish (Universitas Brawijaya Press: 2014); Ketua Dewan Redaksi Jurnal Transisi dan Pimred Transisi.org. Sesekali menulis lepas di Indoprogress.com dan Islambergerak.co,.
***) Materi yang disampaikan di acara ini dapat diunduh di sini
______________
[1] Mengenai ini, lihat: Deliarnov. Ekonomi Politik (Jakarta, Erlangga, 2006)
[2] Artikel panjang itu dudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan dibukukan. David Ransom. Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia. Jakarta: Koalisi Anti Utang. 2006.
[3] Lihat: Richard Robinson. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia.(terj) Jakarta: Komunitas Bambu. 2012
[4] Lihat: Michael Foucault. Arkeologi Pengetahuan. terj. Jakarta: Diva Press, 2017.
[5] Lihat: Karl Mannheim. Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Jakarta: Kanisius, 1992)
[6] Baca: In’amul Mushoffa & Haris Samsuddin. Pengkhianatan Intelektual di Balik Ketimpangan Pembangunan. Transisi. 18 Maret 2017. http://transisi.org/pengkhianatan-intelektual-di-balik-ketimpangan-pembangunan/
[7] In’amul Mushoffa. Ekososialisme atau Kiamat. Indoprogress. 15 Januari 2018. https://indoprogress.com/2018/01/ekososialisme-atau-kiamat/
[8] Lihat: Fred Magdof & Jhon Bellamy Foster, What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism: A Citizen’s Guide to Capitalism and the Emvironment (New YorkL: Monthly Review, 2011).
[9] Naomi Klein. This Changes Everything. New York. Penguin Group. 2014. Penulis lainnya adalah Jhon Bellamy Foster, Murray Bookchin, Andre Gortz, dll.
[10] Lihat: Darmaningtyas. Pendidikan Yang Memiskinkan. Malang. Intrans Publishing. 2015.
[11] James Petras. The CIA and the Cultural Cold War Revisited. Monthly Review. Nov 01, 1999 https://monthlyreview.org/1999/11/01/the-cia-and-the-cultural-cold-war-revisited/
[12] Lihat: Wijaya Herlambang. Kekerasan Budaya Pasca 65. Jakarta: Marjin Kiri. 2013
[13] Lihat: Jeffrey A Winters, Oligarki Terj. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
[14] Lihat: Mansour Fakih, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogjakarta: Insist Press, 2002.
[15] Lihat: R. Herlambang Perdana Wiratraman. Neo-Liberalisme, Good Governance Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Jentera XV, Januari-Maret 2007. Akses: https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-neo-liberalisme-good-governance-dan-hak-asasi-manusia2.pdf
[16] Martha A Gimenez, Kapitalisme dan Penindasan Terhadap Perempuan: Kembali ke Marx (terj). Pustaka
Indoprogress, 2016.
[17] Mansour Fakih, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial (Yogjakarta: Insist Press, 2013)
[18] Frederick Engels, Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara. Kalyanamitra, 2011
[19] Lihat: Ahmad Baso. Islam Pascakolonial; Perselingkuhan Agama, Kolonialisme Dan Liberalisme. Bandung: Mizan, Bandung. 2005
[20] Lihat: In’amul Mushoffa.USAID, Imperialisme, dan Gerakan Rakyat. Indoprogress. 24 Mei 2017. https://indoprogress.com/2017/05/usaid-imperialisme-dan-gerakan-rakyat/
[21] Total kekayaan empat miliarder paling kaya di Indonesia tersebut mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 332,5 triliun (kurs Rp 13.300). In’amul Mushoffa & Haris Samsuddin. Pengkhianatan Intelektual di Balik Ketimpangan Pembangunan. http://transisi.org/pengkhianatan-intelektual-di-balik-ketimpangan-pembangunan/
Sumber gambar: https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-economia-y-de-las-ideas-economicas-alejandra-castano-daniela-bohorquez-10-c