Kepada Siapa HMI Berpihak?

Oleh:
H.A. Muntaha Mansur

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bukanlah sebuah organisasi yang didirikan oleh keisengan beberapa orang. Namun, HMI adalah sebuah ijtihad beberapa mahasiswa visioner yang dipandang mampu menjawab kebutuhan akan hadirnya perubahan yang lebih baik. Kondisi waktu itu, dimana kemerdekaan Negara Indonesia baru berusia dua tahun, anak-anak muda Islam utamanya beberapa mahasiswa Islam yang sedang menempuh studi di Sekolah Tinggi Islam (STI) Jogjakarta yang sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia bereksperimentasi dengan mendeklarasikan berdirinya organisasi mahasiswa Islam. Organisasi ini, didirikan dengan dua tujuan besar. Pertama sebagai alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam di muka bumi. Setidaknya dua tujuan itu lah yang disebut Lafran Pane dalam tulisannya “Menggugat Eksistensi HMI.”

Komitmen kebangsaan dan keislaman itu menjadi pemandu bagi Lafran Pane untuk mendirikan dan mengembangkan HMI. Dan di antara kedua komitmen itu tidak lain bertujuan untuk mendekatkan segenap rakyat Indonesia kepada tujuan dasar dibentuknya Negara Indonesia. Lafran Pane dalam pidatonya, “Memurnikan Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945,” pada acara dies natalis IKIP Yogyakarta (sekarang UNY), mengatakan, “Negara Republik Indonesia didirikan oleh rakyat dan untuk rakyat yang ingin hidupnya bahagia, yang ingin terpenuhi kebutuhan-kebutuhan materil dan spiritualnya.”

Waktu itu, Indonesia sedang berada pada situasi yang menentukan. Perjuangan panjang mengusir kolonialisme yang ditandai dengan Proklamasi, terancam sia-sia. Belanda tidak terima. Mereka berusaha merebut kembali Indonesia dan menolak kemerdekaan yang sudah dideklarasikan. HMI ambil bagian dalam pusaran sejarah mempertahankan kemerdekaan ini. Tidak hanya di tataran wacana akademis kampus, melainkan juga turun ke medan pertempuran. Agus Salim Sitompul menuliskan bahwa ketika Belanda melancarkan agresi militer II, Ahmad dan M. Sanusi dari HMI berada di front pertempuran. Sedang, M.S Mintaredja dan Ushuluddin Hutagalung ditugaskan di luar Yogyakarta. Karenanya, pimpinan HMI waktu itu kembali diserahkan kepada Lafran Pane dengan wakil Dahlan Ranuwiharjo.

Berkaitan dengan kolonialisme ini, sikap pribadi Lafran Pane bisa dikatakan amat radikal. Ia berpandangan bahwa tujuan didirikannya Negara hanya bisa dicapai di dalam masyarakat yang adil makmur. Lafran dalam pidatonya “Memurnikan Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945” mengatakan, “kita anti penjajahan, karena kita sudah mengalami hidup dalam alam penjajahan. Dan tidak bisa terbentuk masyarakat adil dan makmur dalam penjajahan. Kita ingin agar senantiasa ada perdamaian di dunia ini, ingin agar seluruh hidup manusia dalam ketenangan. Tidak ada satu bangsa yang mengeksploitir bangsa lain. Tidak ada orang lain yang menghisap orang lain, pendeknya kita menginginkan agar seluruh manusia hidup dalam keadilan dan kemakmuran.”

Dari apa yang dikatakan Lafran Pane tersebut kita bisa melihat keterkaitan antara penjajahan, eksploitasi, dan penghisapan. Ketiganya menjadi penghambat pencapaikan kemakmuran dan keadilan, bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, melainkan bagi seluruh umat manusia. Ironisnya, ketiganya masih menjadi wajah tata dunia hingga hari ini dengan bentuknya yang termodifikasi. Dalam hal penjajahan misalnya, kita bisa merujuk pada apa yang dikatakan Sukarno dalam “Indonesia Menggugat,” bahwa siapapun Negara yang mencampuri urusan ekonomi-politik Negara lain adalah imperialis.

Imperialisme tidak lain adalah sifat, nafsu, atau sistem yang ingin menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa atau Negara lain bagaimanapun caranya. Inilah yang terjadi di Negara kita hari ini. Investasi besar-besaran ditanamkan, industri didirikan, sedang keuntungannya mengalir ke kantong-kantong investor, baik swasta maupun Negara, baik lokal maupun asing. Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan East India Company (EIC) dan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang disebut Sukarno sebagai imperialisme tua: menggunakan cara-cara akumulasi primitif (perampasan dan kekerasan). Dan yang dilakukan imperialisme modern, dimana mulai berlaku di Hindia-Belanda pada abad ke-19 dan ke-20 ialah berdasarkan pada liberalisasi investasi, perdagangan bebas, tenaga kerja murah, dan komersialisasi tanah.

Saat ini, di tengah usia HMI yang semakin tua, Negara kita belum terlihat akan mengarah pada tujuan kemerdekaannya. Ibarat kereta api, Negara ini telah keluar dari lintasannya; Korupsi makin menggurita, anggota dewan makin kekanak-kanakan, sumberdaya alam dieksploitasi, kerusakan lingkungan di mana-mana, ketimpangan penguasaan agraria menyeluruh, pendidikan makin mahal, kesehatan berbayar, dan masih banyak persoalan lain yang dapat kita ketengahkan.

Dalam konteks Negara yang tidak sedang baik-baik saja ini, maka menafsiri keberadaan HMI menjadi teramat penting. Bagaimanapun, berbicara HMI adalah juga berbicara tentang bangsa ini. HMI adalah bagian dari optimisme bangsa untuk menjadi lebih baik. Sedari awal, HMI memang ditujukan untuk hal ini, bukan untuk HMI sendiri. Dengan kata lain, HMI adalah sarana, alat untuk pencapaian sesuatu yang lebih mulia sebagaimana dikatakan Lafran Pane tadi. HMI bukan tujuan itu sendiri.

Dalam tulisan kali ini, penulis lebih menitikberatkan pada sifat HMI yang Independen. Benar, secara ekplisit, sifat independen HMI telah termaktub dalam konstitusinya, yaitu pasal 6. Namun, dalam praktik dan kiprahnya sebagai organisasi kader dengan misi perjuangan perlu lebih jauh kita lihat lagi. Agar apa yang tersurat dalam konstitusi HMI akan termanifestasi dalam jiwa dan laku setiap kader HMI yang mengemban tugas perjuangan ini.

Lalu, apa sebenarnya watak independensi HMI itu? Bagaimana ia seharusnya dimaknai? Di sinilah penulis akan menafsir ulang dua jenis independensi HMI: independensi organisatoris dan independensi etis.

Independensi Organisatoris

Independensi HMI secara organisatoris mengandaikan watak HMI yang independen dalam mengemban peran perjuangan, baik melalui dinamika internalnya maupun eksternalnya. Dalam menegaskan independensi organisatorisnya ini, HMI tidak boleh tunduk dan terpengaruh oleh intervensi kekuasaan, iming-iming material, kuasa modal, atau kepentingan lainnya. Secara organisasi, HMI hanya boleh tunduk pada kebenaran, keadilan, dan keberpihakan yang telah ditimbang secara objektif berdasarkan konstitusi maupun dasar-dasar perjuangannya.

Dalam kaitannya dengan Independensi HMI, Ahmad Wahib mencontohkan pada apa yang terjadi pada pemilu 1955. Saat itu, HMI tidak hanya memberikan suaranya kepada satu Partai Islam. Keputusan ini dikenal dengan Deklarasi Kaliurang. Menurut Wahib, keputusan ini diambil untuk meneguhkan bahwa HMI adalah “anak dari semua umat Islam.” Bahkan gara-gara keputusan ini, hubungan HMI dengan Masyumi—salah satu partai besar yang saat itu diisi oleh banyak alumni HMI—menjadi memburuk.

Penulis buku “Islam Mazhab HMI,” Azhari Akmal Tarigan juga menjelaskan kelebihan HMI salah satunya terletak pada sifatnya yang independen. Ia mengatakan, “kelebihan organisasi warisan ayahanda Lafran Pane ini adalah watak dan sifatnya yang independen (hanif). Sebagaimana yang telah disebut di muka, HMI tidak bergerak dalam politik praktis dan tidak pula partisan. HMI tidak memiliki induk sebagaimana organisasi mahasiswa lainnya. Kendatipun sepanjang sejarahnya HMI telah ditarik ke kanan dan ke kiri oleh kepentingan politik tertentu, namun tidak mampu mengubah watak independennya. Independensi HMI inilah yang membuatnya tidak memiliki beban apa pun (psikologis dan historis) untuk menyerukan kebenaran kepada siapapun, HMI hanya tunduk pada kebenaran.” Dengan begitu, sifat independen HMI bukan dalam artian ia tidak berpihak sama sekali. Atau dengan bahasa lain, HMI bersikap netral terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Melainkan, pada hakikatnya HMI berpihak, tunduk hanya pada satu hal, yaitu kebenaran.

Pertanyaannya kemudian, apa hakikat kebenaran yang dicari, diketemukan, diperjuangkan serta ditunduki oleh HMI itu? Kata “kebenaran” ini sangat sering disebut. Bahkan, kalau kita sadar, keseharian kita dipenuhi oleh pertarungan, perbenturan, perkelahian, perebutan, yang dilandasi klaim atas kebenaran. Militer yang menggebuk rakyat kecil yang mempertahankan tanahnya juga merasa dirinya benar. HMI secara struktural yang semakin mesra dengan kekuasaan dibanding dengan rakyat yang papa dan wong cilik juga mengklaim apa yang dilakukannya itu adalah benar. Kelompok Islam ekstrimis yang berdebat dengan kelompok Islam moderat juga bagian dari berebut kebenaran. Artinya, kebenaran didaku oleh siapa pun, kelompok manapun, dan golongan manapun. Daniel Dakhidae dalam “Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru” mengatakan, “ketika dikatakan adanya pendakuan terhadap kebenaran maka kebenaran adalah kekuasaan.”

Karenanya, agar apa yang dicari, diketemukan, digenggam, lantas diperjuangkan oleh HMI adalah benar-benar kebenaran, maka sikap kritis dan kejujuran nurani merupakan keniscayaan. Dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI VII disebut ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya. Disebut juga dengan iman dan ilmu pengetahuan manusia akan mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (insan kamil). Dan dalam hal ini, NDP sendiri adalah juga bagian dari produk diskursus ilmu pengetahuan untuk mengarahkan pada jalan kebenaran (sekalipun itu sunyi dan terjal) yang harus dilalui oleh HMI.

Namun perlu juga ditegaskan, ilmu pengetahuan kita itu berpihak pada dan untuk siapa? Rendra dalam “Sajak Pertemuan Mahasiswa” juga mengajukan tanya dalam puisinya: “… Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya : /Kita ini dididik untuk memihak yang mana?/Ilmu – ilmu diajarkan disini/Akan menjadi alat pembebasan/Ataukah akan menjadi alat penindasan?/Kita menuntut jawaban..//” Dalam konteks HMI, kalau mau jujur merujuk pada konstitusi, NDP, tafsir tujuan, tafsir independensi, maka pada kebaikan rakyat, umat, atau kemanusiaan lah HMI memihak.

Merujuk pada Nilai Dasar Perjuangan (NDP) atau Nilai Identitas Kader (NIK) saja, sebagaimana disebut dalam buku “Api Dilawan Air: Sosok dan Pemikiran Munir,” Cak Munir, aktivis yang meninggal akibat diracun, memeriksa ada empat gagasan pokok di dalamnya. Pertama, berkenaan dengan Tauhid. Kedua, berbicara mengenai nilai dan komitmen kemanusiaan. Ketiga, terkait erat dengan perbincangan mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara. Sedang yang keempat, adalah masalah Islam dan kapitalisme.

NDP dan NIK yang ada di dalam HMI tersebut telah memberikan pengaruh yang kuat bagi perjuangan Munir. Kepada Ulil Abshar Abdalla, Munir mengutarakan, “setelah saya pelajari (NIK itu) saya menemukan, Islam mengakui bahwa relasi sosial ada ketidakadilan. Ada yang menzalimi dan ada yang dizalimi. Islam harus memihak pada pihak yang dizalimi. Jadi, Islam tidak memihak kepada Islam, tapi memihak pada yang dizalimi demi menciptakan keadilan. Dan Islam itu, saya kira keadilan, bukan untuk menciptakan eksklusifisme sebagaimana kita lihat. Temuan itu memang membuat saya terpisah dari komunitas ekstrem di mana pertama saya tumbuh. Tapi saya menemukan komunitas baru yang bisa menerima perbedaan-perbedaan.”

Independensi Etis

Independensi etis merupakan sifat dasar, karakter, atau kepribadian yang harus dimiliki kader HMI. Independensi etis pada hakikatnya merupakan fitrah setiap manusia. Murtadha Muthahhari dalam “Falsafah Agama dan Kemanusiaan” mengatakan bahwa, menurut Islam, pada awal periode setelah kelahirannya manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan potensial tertentu, dan manusia ingin mewujudkan kecenderungan-kecenderungan tersebut. Fase nonmental atau benih aspek kemanusiaan ini kemudian akan turut terbangun dan berkembang menjadi naluri manusia, kemudian menjadi hati nurani alamiah dan sifat manusiawinya. Sehingga, independensi etis kader HMI merupakan pilihan-pilihan individu mereka untuk berdiri pada ordinat yang mana.

Mereka secara mandiri akan mampu memilah serta memilih bagaimana seharusnya bersikap. Berpihak pada kebenaran, keadilan, serta memperjuangkan mereka yang ditindas sebagai ekspresi etis persaksian atas realita yang ada ataukah mengingkari kediriannya dengan mendiamkan dan memihak pada penindasan dan ketidakadilan. Independensi etis setiap kader HMI harus terus dipupuk dengan memperkuat kognisi yang akan diaktualisasi dalam bentuk cara berfikir, bersikap, dan berprilaku. Melalui kajian, diskusi, atau belajar bersama rakyat, misalnya.

Dalam terang filsafat Habermas, kepentingan konstitutif-pengetahuan turut mempengaruhi mengapa manusia sebagai makhluk rasional tertarik untuk memenuhi kewajiban moral. Lebih jauh, dengan konsep refleksi-diri, Habermas ingin berbicara bahwa dalam diri individu ada kesadaran dan tindakan emansipatoris. Kesadaran dan tindakan emansipatoris bertujuan untuk mewujudkan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh individu ketika berinteraksi dengan kondisi serta realitas yang ada. Dari sinilah kemudian diskursus yang dikembangkan selama proses perkaderan di HMI akan memberikan pengaruh pada kematangan cara berfikir dan bertindak kader HMI. Yang mana para kader HMI memiliki kekokohan yang tidak dengan mudah terombang-ambing oleh gempuran perubahan yang begitu cepat atau oleh tawaran-tawaran yang melenakan.

Bisa saja dalam satu kondisi, pilihan sikap kader HMI amat berbeda dengan pilihan HMI secara organisatoris. Apalagi jika pilihan organisasi HMI itu telah terkooptasi oleh kuasa kepentingan di luar dirinya. Bagi kami, hal ini tetaplah sah dan menjadi keharusan. Ketika independensi organisatoris HMI telah ternodai, maka mau tidak mau pilihan-pilihan individu sebagai kaderlah yang akan berbicara. Taruhlah dalam kasus para buruh yang di-PHK dan digugat perusahaannya. Dimana dalam kasus itu HMI tidak mau ambil sikap untuk turut memperjuangkan hak buruh. Maka, secara individu, kader HMI boleh atau bahkan harus bersikap berdasarkan nurani yang ada pada dirinya.

Dengan sifat dan wataknya yang independen inilah, HMI sebenarnya tidak akan dipandang sebagai alat untuk menopang kekuasaan serta melanggengkan status quo yang anti kritik. Juga, HMI tidak seperti yang tergambar dari kebingungan Ahmad Wahib dalam menyeparasi organisasi ini sebagai organisasi kader mahasiswa ataukah organisasi politik. Betul, bahwa telah banyak alumni HMI yang masuk menjadi bagian kekuasaan dan aktor politik praktis. Tapi, bukan berarti HMI dengan mudah mengikuti logika alumninya yang berada di struktur-struktur kekuasaan itu. Baik itu di level Negara, Partai Politik, maupun dunia kampus. Sekali lagi, baik secara organisatoris maupun etis, HMI hanya boleh tunduk pada keyakinan akan kebenaran dan keadilan.

Kita bisa mengambil contoh dalam beberapa kasus korupsi yang itu melibatkan alumni HMI. Apakah HMI akan tetap bersuara keras atau malah sebaliknya? Jika karena pelaku korupsi adalah para seniornya dan HMI secara organisasi akan mendiamkan, maka di situlah independensi organisatoris HMI masuk ke liang kuburnya. Lonceng kematian independensi organisatoris HMI juga akan berdentang, jika HMI membenarkan cara-cara meminta bantuan kepada siapa saja tanpa mempertimbangkan asal usul kekayaannya. Apalagi jika bermesra dengan penindas (atau dalam NDP disebut kelompok yang menzalimi); bisa saja orang, kelompok, partai, korporasi, dsb., untuk memperoleh keuntungan bagi HMI (organisasi maupun personal). Jika saja hal ini terjadi, Nurcholish Madjid dalam artikelnya, “HMI Harus Bersih dari Ular dan Telornya,” menyebut watak dan perilaku seperti itu sebagai “demoralisasi di tubuh HMI.” Kalau pembaca yang kebetulan seorang HMI yang fanatis menyangsikan, silahkan googling dan cek isi tulisan Kanda Nurcholish Madjid tersebut.

Kita berharap HMI tidak bersikap seperti itu, mendiamkan kemungkaran dan menganggap wajar ketidakadilan. Karena bagaimanapun, HMI merupakan simbolisasi gerakan perjuangan mahasiswa Islam yang mengemban misi pembebasan demi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Agar HMI tidak tercerabut dari akar sosialnya, maka sudah seharusnya HMI kembali mendekat kepada rakyat. HMI kembali belajar dan bergerak bersama rakyat. Bukan malah menjadi terasing dengan rakyat.

Tan Malaka, salah seorang pejuang revolusioner kemerdekaan Indonesia mengatakan, “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.” Hal ini berlaku sama jika perkaderan yang ada di HMI malah membuat kadernya berjarak dengan rakyat atau massa yang ada di sekitarnya. Dalam salah satu wawancara, Ali Syariati menyatakan bagaimana mandat seorang cendekiawan yang musti berhubungan intensif dengan massa. Tugas cendekiawan dalam negara yang dicengkram ketidakadilan adalah menyadarkan massa untuk melawan rezim yang tidak adil.

Ahmad Wahib telah mengkritik bahwa HMI telah melupakan masalah strategis dan melalaikan teori perjuangan. Seolah HMI hanya berhenti pada laboratorium perkaderan yang memproduksi kader-kader yang tidak sadar akan misi sejarahnya. Padahal, di luar fungsinya sebagai organisasi perkaderan, HMI dalam konstitusinya disebut pula mengemban peran sebagai organisasi perjuangan. Selanjutnya, Wahib—mengutip seorang Filsuf Inggris ternama, Thomas Carlyle—percaya bahwa sejarah perubahan masyarakat dibangun oleh individu-individu cemerlang dan kelompok minoritas yang berfikiran kreatif. Apa yang ia katakan bisa kita gunakan untuk merefleksikan arah gerak HMI kedepan.

Setidaknya, dengan mendekatnya relasi HMI dengan rakyat, HMI akan mampu mementahkan lima kritik Ida Nashim terhadap gerakan mahasiswa ini, yakni : 1) Tidak mampu membangun front atau aliansi politik yang strategis; 2) Gerakannya terlampau mengagungkan mitos sebagai “agen perubahan”; 3) Kurang mampu membedakan mana strategi perjuangan dan mana taktik perjuangan; 4) Eksklusif dan sektarian karena merasa diri paling benar; 5) Tidak memiliki simpul massa yang kuat. Tidak mudah memang untuk mendekatkan relasi HMI dengan rakyat, namun hal itu bukan berarti tidak mungkin. Kedepan, sangat mungkin HMI bisa menjadi jauh lebih baik dan tegas berpihak kepada rakyat dibandingkan yang sekarang.

Oh ya, terakhir tidak lupa penulis ucapkan: “Selamat Milad ke-72 HMI”.

 

*Penulis merupakan Asisten Redaksi Terakota.id

*Sumber Gambar Utama: hmikomisariatteksas.blogspot.com

 

Rujukan

Artikel Prof. Dr. Nurcholish Madjid, HMI Harus Bersih dari Ular dan Telornya. Diunduh dari www.nurcholismadjid.net pada 13 November 2017.

Budi Hardiman, F. 2009, Kritik Ideologi: Menyingkap Bersama Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas, Jakarta: Kanisius.

Dakhidae, Daniel. 2003, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Fakih, Mansour. 2011, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Makalah Prof. Agussalim Sitompul tentang, Refleksi 63 Tahun Perjalanan HMI: Mendiagnosa Lima Zaman Perjalanan HMI, disampaikan pada LK-II HMI Cabang Malang Tahun 2010.

Muthahhari, Murtadha. 2012, Masyarakat dan Sejarah, Yogyakarta: Rausyanfikr Institute.

Dokumen NDP HMI.

Prasetyo, Eko. 2003, Islam Kiri; Jalan Menuju Revolusi Sosial, Yogyakarta: Insist Press.

Tim Redaksi LP3ES. 2007, Api Dilawan Air: Sosok dan Pemikiran Munir, Jakarta: LP3ES.

Wahib, Ahmad. 1995, Pergolakan Pemikiran Islam, Jakarta: LP3ES.

Wibowo Satrio, Hariko. 2009, Pemikiran Lafran Pane Tentang Intelektual Indonesia, Skripsi.

93 Shares

One thought on “Kepada Siapa HMI Berpihak?

  1. Sekarang politik para aktivis semakin terlihat pragmatis, ya walaupun masih banyak mungkin yang mempunyai idealisme. Mungkin HMI harus kembali memperkuat nilai idealismenya dengan merujuk ulang tentang independensi, dan keberpihakannya.

Tinggalkan Balasan