Khittah 1926 di Tengah Godaan Politik Kekuasaan

HA. Muntaha Mansur
(Nyantri di Kalimetro dan FNKSDA)

Lahirnya ormas Nahdlatul Ulama (NU) patutlah dimaknai sebagai salah satu keberkahan yang Tuhan turunkan di Indonesia. Ia merupakan magnum opus dari para ulama demi terciptanya kehidupan kebangsaan dan keberagamaan yang beradab. NU bukanlah sebuah gagasan yang tiba-tiba turun dari langit. Ia merupakan hasil ijtihad para ulama yang lebih dulu melalui laku istikhoroh (meminta petunjuk pada Allah), pergumulan pemikiran dan serangkaian eksperimentasi ide serta gagasan.

Hal ini bisa dirunut mulai dari lahirnya Nahdlatul Tujjar (1918) sebagai motor gerakan ekonomi kerakyatan, kemudian  Taswirul Afkar (1922) sebagai langgam gerakan keilmuan dan kebudayaan, serta Nahdlatul Wathon (1924) sebagai gerakan politik melalui pendidikan. Tibalah kemudian di bawah komando  Hadratus Syekh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari, pada 31 Januari 1926 jamaah yang telah lebih dulu ada disatukan dalam satu wadah kebangkitan bernama Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, watak dan orientasi NU tidak bisa dilepaskan begitu saja dari jam’iyah sebelumnya. NU sebagai Jam’iyah Diniyah (organisasi keagaaman) sekaligus sebagai Jam’iyah Ijtima’iyah (organisasi emansipatoris-kemasyarakatan).

Sebagai jam’iyah diniyah, NU menjaga dan terus mendakwahkan ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) yang rahmatan lil alamin. Termasuk melestarikan tradisi yang dianggap tepat dan mengganti tradisi yang tidak tepat.  Kemudian sebagai jama’ah ijtima’iyah NU melakukan serangkaian gerakan yang berorientasi pada pencapaian negara-bangsa yang merdeka, adil dan sejahtera. Pada Muktamar NU 1936, para ulama telah membicarakan secara serius mengenai pendirian negara Indonesia. Bahkan, di tengah kecamuk perjuangan yang mengusahakan kemerdekaan Indonesia, KH. Muhammad Hasyim Asy’ari mengumandangkan fatwa yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945.

Beliau berfatwa bahwa wajib hukumnya mempertahankan tanah air dari penjajah dan syahid bagi dia yang meninggal melawan tentara Sekutu. Resolusi ini memicu spirit perlawanan  para pemuda dan kaum santri untuk berjuang melawan kembalinya Belanda menjadi penjajah pasca penyerahan Jepang. Pemimpin tentara NICA, Brigjen AWS Mallaby tewas akibat ledakan bom yang ditaruh di mobilnya oleh salah satu santri Tebuireng bernama Harun. Tewasnya Mallaby turut memompa semangat perjuangan yang membuahkan hasil dengan terusirnya Belanda dan Sekutu dari bumi Indonesia selama-lamanya.

Meski demikian, dalam labirin kesejarahan yang panjang, NU dalam pemaknaan organisasi struktural mengalami pasang surut, tantangan, serta godaan. Konstelasi ekonomi-politik baik di tingkat nasional maupun internasional turut menyeret NU ke dalam polemik yang acapkali mengaburkan watak dan orientasi NU sebagai jam’iyah diniyah wa ijtima’iyah. Seringkali, NU malah terjebak dalam politik praktis dan perebutan kekuasaan.

Berkali-kali Gus Dur dalam tulisannya menyindir kecenderungan ini. “Karena itu, dalam pandangan penulis NU tidak selayaknya turut sibuk dengan pengisian jabatan, penempatan orang dan “soal-soal politik praktis” yang sebenarnya menjadi pekerjaan partai-partai politik,” tulis Gus Dur dalam “Dimanakah Posisi NU?” (Duta Masyarakat, 22/08/2003). Dalam tulisan Gus Dur yang lain, “NU Dulu dan Kini” dikatakan, “NU bukanlah organisasi politik praktis yang menjanjikan apa-apa kepada para pengurusnya melainkan perkumplan perjuangan yang terkait oleh cita-cita bersama, bukan oleh kepentingan bersama. Kalau hal ini dilupakan oleh pemimpin NU sendiri, maka ia telah menyimpang dari arah yang dimilikinya ketika ia didirikan dalam tahun 1926.” Tentu masih banyak lagi tulisan Gus Dur yang senada. Sebagai intelektual sekaligus “orang dalam”, tulisan Gus Dur berwatak ganda: kritik sekaligus otokritik.

Elektoralisme dan Polarisasi di Tubuh NU

Benar, NU pernah bermetamorfosa sebagai partai politik dan menjadi bagian dari aktivitas politik praktis. Namun, hal itu telah lama dikoreksi melalui Muktamar Situbondo yang kemudian lebih dikenal dengan manifesto “Kembali ke Khittah 26”. Hal ini mengandaikan adanya kesadaran untuk menegaskan kembali wajah NU yang berorientasi pada pemberdayaan rakyat. Setelahnya, berkali-kali disampaikan bahwa NU bekerja pada wilayah politik kelas tinggi yang bernuansa kerakyatan, pemberdayaan, serta kebangsaan. Bukan bekerja pada wilayah politik kelas rendah, politik praktis yang orientasinya kekuasaan, pembagian kursi, serta jabatan. Hal ini bisa kita baca melalui risalah “ Khittah Nahdliyah”  yang ditulis oleh arsitektur Khittah 1926 di Muktamar Situbondo, KH. Achmad Siddiq.

Pada perkembangannya, manifesto “Kembali ke Khittah 26” kelihatannya hanya berhenti sebagai jargon. Dalam praktiknya, NU tampak terbawa arus politik praktis. NU seolah terseret pragmatisme politik yang banal dan profan. Imbasnya, NU telah menjadi semacam kendaraan bagi seseorang yang tengah membidik kursi jabatan. Mereka adalah politisi yang sedang memanfaatkan NU sebagai kendaraan politik dalam meraih dukungan dan suara publik. Tak mengherankan, ketika musim elektoral tiba, banyak politisi merapat kepada NU.

Pilkada serentak kali ini, terasa betul bagaimana tegangan politik terjadi dan melibatkan kalangan NU. Ambil contoh, dua orang kader NU, Gus Ipul dan Khofifah berkontestasi untuk menjadi Jatim 1. Keduanya sama-sama mengantongi restu dari para Kiai. Sebagaimana ditulis oleh Halim Iskandar (Jawa Pos, 27/05/2017), kurang lebih 21 kiai sepuh NU meminta PKB untuk mencalonkan Gus Ipul.  Sedangkan  Khofifah didukung para kiai yang lebih dikenal dengan nama tim 9. Untuk sementara, menunggu rilis resmi dari KPU, pasangan Khofifah-Emil lah yang kemudian terpilih.

Polarisasi di tubuh NU dalam kaitannya dengan elektoralisme bukan hanya sekali ini saja. Melainkan, sudah berulangkali terjadi, di lain waktu dan tempat. Bahkan, di level nasional, ketika Pilpres 2004,  ada empat tokoh dari NU yang maju;  Hasyim Muzadi, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, dan Salahuddin Wahid. Di satu sisi, polarisasi ini kelihatannya menarik. Karena menunjukkan mobilitas kader-kader NU di kancah politik. Akan tetapi, di sisi lain seolah terjebak dengan mengikutsertakan dan menempatkan NU pada pusaran politik praktis. Sebagai Jam’iyah, NU seakan mirip mesin politik dari para kandidat serta partai-partai politik yang tengah berebut suara. Dan tentu, hal ini berlawanan dengan “Khittah 1926”.

 

Kredit: Jogja Darurat Agraria (Instagram)

 

Meski begitu, penulis tetap mengedepankan prasangka baik terhadap ijtihad politik para Kiai selama ini. Termasuk dalam konteks politik praktis. Hanya saja, penulis berharap rakyat atau umat lah yang paling merasakan manfaatnya. Bukan para elit, penguasa ataupun para oligark yang malah memanfaatkan NU.

Setelah penghitungan suara dalam Pilkada serentak kali ini, bertebaran ucapan: “kemenangan politik kaum santri.” Ucapan ini tidak akan ada artinya, jika beragam persoalan rakyat: PHK sepihak, rezim upah murah, konflik agraria, swastanisasi pelayanan publik, dsb, tetap tidak digubris. Padahal, mayoritas korbannya juga kaum santri, nahdliyin yang sejak lahir sudah berdarah NU.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Banjararum, Singosari Kabupaten Malang, pernah menggelar istighosah di depan lapak mereka yang hendak digusur. Ternyata, hujan tangis di sela-sela doa, tetap tak kuasa membendung alat berat yang meratakan lapak usaha mereka. Pernah juga, puluhan buruh yang di-PHK sepihak, setiap berlangsungnya persidangan menggelar istighosah dan pembacaan surat Yasin di muka pengadilan negeri di Malang. Nyatanya, dua orang kawan (koordinator gerakan buruh) mereka tetap dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang dibuat-buat.  Dan tentu masih banyak lagi contoh lain yang dapat kita temukan. Dimana dengan amaliyah kaum santrI, rakyat berusaha melawan ketertindasan. Ironisnya, mereka selalu saja dikalahkan.

Dengan begitu, klaim “kemenangan politik kaum santri” sewajarnya berdampak bagi pembebasan kaum santri dari ketidakadilan dan ketertindasan. Jika tidak, maka klaim itu hanya sebatas peneguhan identitas yang melenakan. Padahal, kaum nahdliyin dan santri di Tumpang Pitu Banyuwangi, Kulon Progo Yogyakarta, Urut Sewu, Pati, Rembang, Alstlogo dan daerah lainnya tengah menghadapi perampasan ruang hidup atas nama pembangunan.

Menyitir pertanyaan Gus Dur di banyak penutup tulisannya, “Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?” Begitulah kira-kira hubungan kebahagiaan “kemenangan politik kaum santri” dengan persoalan rakyat yang sedang berlangsung dan menyejarah.

Salam takdzim dari al-fakir.

 

Sumber gambar utama: NU Online

Tinggalkan Balasan