Politik Tanah, Gerakan Agraria dan Intelektual-Aktivisme (1)

 

Oleh:
Prof. Saturnino M. Borras Jr.
(International Institute for Social Studies)
Terj. Rassela Malinda

 

Dewasa ini, terjadi beberapa perubahan penting dalam politik tanah dan gerakan agraria yang berdampak secara langsung terhadap penelitian akademis dan gerakan politik : Pertama, politik tanah hari ini  menjadi lebih variatif daripada gagasan konvensionalnya yang lahir beberapa abad yang lalu. Kedua,  gerakan sosial yang hari ini bergerak di problem-problem agraria telah mengalami transformasi dalam rangka memberikan reaksi terhadap perubahan konteks, terutama yang berkaitan dengan dengan politik pangan dan lingkungan. Ketiga, Perubahan-perubahan ini telah mengilhami generasi baru, yakni para Intelektual-Aktivis agraria yang penuh semangat dan antusiasme.  Pada akhirnya, ketiga hal ini berkontribusi bagi kebangkitan studi agraria kritis, yakni: Studi dinamika perubahan sosial di – dan ‘yang berkaitan dengan’ – pedesaan.

Pada kesempatan kali ini, ada tiga topik utama yang ingin saya diskusikan,  yakni politik tanah, gerakan agraria, dan Intelektual-Aktivisme.

Politik Agraria

Desakan agraria global kontemporer

Narasi arus utama tentang krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim menunjukkan pada kita semua bahwa ada solusi untuk masalah-masalah ini. Solusinya terletak pada keberadaan lahan yang marginal, tidur, kosong dan terbuka. Pengandaian utama dari situasi ini adalah bahwa lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa harus memindahkan penduduk desa, karena statusnya yang dianggap kosong dan terbuka. Hal ini lah yang kemudian melahirkan fenomena land grabbing secara global. Para pemikir arus utama berasumsi bahwa segala perkara yang berhubungan dengan agraria dapat dikelola melalui prinsip dan instrumen tata pengurusan yang baik, seperti ‘instrumen transparansi’, ‘kerangka kerja bisnis dan hak asasi manusia’, dan ‘tanggung jawab sosial perusahaan’. Namun asumsi ini digugat sedemikian rupa.

Narasi yang mendukung investasi lahan skala besar berlabuh pada asumsi lama bahwa institusi akses dan kontrol atas tanah, dan corak produksi pada masyarakat agraris secara ekonomi tidaklah efisien. Argumentasi efisiensi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ekonomi petani memungkinkan penduduk desa untuk berswasembada, pada akhirnya mereka tidak akan pernah mampu menyediakan pangan bagi populasi dunia yang terus meningkat. Asumsi lainnya adalah bahwa beberapa corak produksi masyarakat agraris cenderung destruktif secara ekologis. Kemudian muncul kampanye-kampanye untuk mengkriminalisasi praktik perladangan berpindah, peternakan, penangkapan ikan, dan corak hidup lainnya yang dilakukan oleh masyarakat penguni hutan. Hari ini, narasi tersebut  menemukan justifikasi baru dalam mitigasi perubahan iklim dan wacana adaptasi. Apa yang kita saksikan hari ini adalah kemunduran berkali lipat, yakni perpaduan antara dua narasi tersebut.

Memperluas ruang lingkup politik tanah

Tabel 1 (Tabel 1 dalam slide powerpoint). Dalam studi kritis agraria, reforma agraria konvensional, yakni ‘pedesaan / pertanian di Selatan’ (kategori I) ditemukan dalam salah satu dari empat kategori politik agraria saat ini. Tetapi kategori ‘pedesaan / pertanian / Selatan’ (kategori I)  merupakan salah satu kategori yang paling signifikan secara politis, dalam hal implikasinya terhadap orang miskin dan marjinal dalam jumlah besar.

Kategori-kategori lainnya-yang masih eksis namun tidak pernah menjadi topik hangat dalam studi agraria – telah menjadi demikian siginifikan secara politis. Kategori ‘pedesaan / non-pertanian / Selatan’ (kategori II)  menjadi – atau ‘seharusnya menjadi’ – kategori yang sama menariknya dalam studi agraria. Kategori II terlibat dalam berbagai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi neoliberal, lonjakan proyek pembangkit listrik tenaga air, dan ekspansi ‘zona non-huni ‘ di wilayah rentan sebagai respon terhadap perubahan iklim.

Perubahan demografis dan pola akumulasi modal telah mengubah pola-pola relasi perkotaan-pedesaan. Kategorisasi pedesaan dan perkotaan menjadi semakin kabur satu sama lain. Kategori III dan IV (yaitu perkotaan / pertanian dan perkotaan / non-pertanian) menjadi isu agraria yang cukup penting dengan cara mereka sendiri , di mana arus modal berusaha untuk merebut sebanyak mungkin sumber daya ruang dan sumber daya manusia untuk tujuan akumulasi. Selama dua dekade terakhir kita melihat sendiri bagaimana ledakan konflik agraria di seluruh dunia yang terjadi di daerah perkotaan / pinggiran kota,  meliputi masalah  pertanian maupun non-pertanian.

Antagonisme kelas yang berakar dari problem agraria menjadi lebih beragam dewasa ini. Kelas pemilik lahan tetap bercokol dan tak bergeming, namun konteks kekinian telah membawa kekuatan sosial pada kondisi yang seimbang, atau bahkan lebih rendah sama sekali. Mereka adalah korporasi baru perampas lahan, baik transnational maupun domestik, pembeli lahan non-korporasi (pengusaha, spekulan, broker, penyewa), serta entitas keuangan yang mencakup di dalamnya ; dana pensiun, jaringan supermarket dan ‘kerajaan pangan ‘(sebagaimana Jan Douwe van der Ploeg menyebutnya), dan lapisan investor pertanian non-tradisional mulai dari industri otomotif hingga perternakan, ditambah jejaring besar konservasi.

Pada situasi di mana tanah menjadi demikian dibutuhkan tetapi tidak dengan orang-orang yang ada di atasnya, seperti yang dikatakan Tania Li, bahwa ada kemungkinan masyarakat desa akan diusir dari tanah mereka. Tetapi kapital tidaklah terikat pada mekanisme atau bentuk kontrol lahan tertentu, yang paling penting adalah bagaimana upaya yang dilakukan dapat terus menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana perkara tanah ini juga menyeret-nyeret  penduduk miskin, dengan hanya menempatkannya sebagai pekerja melalui sistem pertanian contract (Contract Farming).  

Membingkai Ulang Wacana Kebijakan Agraria dan Advokasi Politik

Terdapat tiga situasi politik atas akses lahan yang memerlukan perbedaan pendekatan untuk tujuan demokratisasi akses dan kontrol sumber daya. Pertama , Situasi dimana terdapat begitu banyak orang yang ‘tidak’ dan ‘hampir tidak’ memiliki tanah, namun mereka sangat membutuhkannya.  Dalam konteks ini, tugas utamanya adalah bagaimana mendorong (Promote) lahirnya kebijakan lahan yang redistributif, layaknya reforma agraria konvensional, pembagian sewa dan pembaruan infrastruktur. Kedua, Kondisi di mana orang-orang telah memiliki akses atas tanah namun terancam of beragam proses sosial-ekonomi dan politik. Yang perlu untuk dilakukan pada situasi ini adalah melindungi (Protect) akses yang sudah ada melalui berbagai macam intervensi institusional : hak teritori masyarakat adat, sertifikasi lahan komunal, dan reformasi infrastruktur. Situasi ketiga adalah orang-orang yang terusir dari tanahnya melalui cara-cara kekerasan/paksaan.  Dalam kondisi yang demikian, langkah yang harus ditempuh adalah mengembalikan (Restore) akses tanah kepada mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara restitusi lahan. Ketiga skenario tersebut benar-benar terjadi pada areal pedesaan / perkotaan dan pertanian / non-pertanian, baik di bagian Selatan dan Utara dunia. Mendorong, melindungi, dan memulihkan akses atas tanah yang demokratis adalah tantangan politik utama dalam politik agraria saat ini. Secara kolektif, hal ini juga meliputi agenda reforma agraria konvensional – namun  harus mampu melampaui hal itu, tentu saja.

 

Apakah dan bagaimana politik agraria dapat didemokratiskan bergantung pada keseimbangan kekuasaan antara negara dan kekuatan sosial. Bagaimana sebuah gerakan agraria yang terorganisir mampu memperkuat kehormatannya, berjejaring serta mengambil sikap atas perebutan lahan rakyat yang semakin meluas dan masif, akan menjadi faktor kunci untuk menggeser keseimbangan kekuasaan tadi untuk mendukung klaim kelas pekerja – revolusi dari bawah. Nah, Ini akan menjadi topik diskusi kita berikutnya.

Gerakan agraria

Perubahan konteks kekinian berimplikasi pada wacana tentang bagaimana gerakan agraria muncul, dan bagaimana karakter politik mereka mengalami evolusi.  Kita dapat melihatnya dalam tiga cara, Pertama ; Transnasionalisasi; Kedua: Diversifikasi perjuangan agraria, dan Ketiga: Perluasan gerakan lintas kelas dan multi-sektor , serta aliansi untuk perjuangan keadilan sosial.

Transnasionalisasi

Di penghujung 1980-an, beberapa gerakan agraria mulai membentuk jejaring politik yang kemudian mempersatukan gerakan dan aksi kolektif secara vertikal – inilah yang pada akhirnya melahirkan gerakan agraria transnasional kontemporer. Hal Ini merupakan reaksi terhadap dampak negatif globalisasi neoliberal di dunia pedesaan. Gerakan paling koheren dan signifikan secara politik di antara gerakan agraria transnasional kontemporer adalah La Via Campesina (LVC), yang didirikan pada tahun 1993. La Via Campesina membingkai kembali perjuangan agraris kontemporer setidaknya dalam dua cara strategis. Pertama ketika mereka mendobrak dengan gerakan kedaulatan pangan selama KTT Pangan Dunia di Roma pada tahun 1996, sebagai sebuah proyek politik dan gerakan polisentris. Kedua adalah perjuangan anti-WTO yang dimulai pada 1980-an selama perundingan GATT dan mencapai puncaknya pada pertemuan WTO di Cancun, Meksiko pada tahun 2003. Tetapi kemenangan apa pun yang dicapai LVC dalam perjuangan melawan GATT / WTO, secara paradoks, juga berarti kerugian relatif atas isu gerakan masa dan aksi protes. . Isu-isu lain seperti GMO dan perampasan tanah tidak memiliki dampak universal yang sama seperti isu solidaritas,mobilisasi massa dan militansi anggota LVC. Persoalan apakah isu-isu yang bermunculan serta perjuangan untuk perubahan iklim dapat menandingi sorotan sejarah anti-WTO , masih tetap menjadi wacana penting ke depannya.

Meskipun LVC adalah Gerakan Agraria Transnasional (TAM/GAT) yang paling terkenal, ia bukanlah satu-satunya yang signifikan. Ada banyak gerakan agraria transnasional (GAT)  radikal dan diperhitungkan secara politik, dan sebagian besar dari mereka adalah anggota IPC untuk Kedaulatan Pangan. Lihat Tabel 2 (tabel di slide Powerpoint). Secara individu maupun kolektif, GAT yang terdaftar pada Tabel 2, kecuali untuk LVC, semuanya secara akademis kurang dipelajari dan secara politis kurang dihargai. Dengan hanya melihat daftar pada Tabel 2, kita tahu bahwa betapa sedikit pengetahuan kita tentang gerakan agraria transnasional, dan bagaimana berat sebelahnya penelitian akademik serta perhatian politik terhadap gerakan ini.

Ada beberapa aspek gerakan agraria saat ini yang masih belum dipelajari. Saya akan membahas secara singkat satu persatu.

Pasang surut adalah hal yang amat wajar dalam gerakan agraria. Bahwa organisasi mengalami jatuh bangun bukanlah sesuatu yang luar biasa atau mengejutkan.  Yang menjadi masalah adalah ketika GAT tidak mampu melembagakan mekanisme yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang konstan. Sebagai contoh, ada sebuah organisasi yang sudah mati namun tetap menduduki kursi istimewa, sementara organisasi yang baru lahir  dan penuh antusiasme ditolak masuk, atau generasi tua yang menolak untuk membagi kekuasaannya dengan generasi muda. Masalah-masalah ini jarang dinilai secara kritis  karena dianggap canggung dan sensitif. Namun, inilah resiko gerakan, kadang harus menanggung malu lebih parah, ketika misalnya terpaksa menyingkirkan dan memecat anggota, seperti yang terjadi pada sejarah La Via Campesina, atau membubarkan diri, seperti kasus Federasi Internasional Produsen Pertanian ( IFAP), sebuah federasi internasional petani-petani kaya yang bubar pada tahun 2010.

Diversifikasi isu-isu agraria, perjuangan dan gerakan.

Gerakan agraria tidak lagi terbatas pada gerakan petani yang menyuarakan reforma agraria konvensional untuk membangun pertanian skala kecil belaka. Yang kita saksikan hari ini adalah kemunculan gerakan sosial yang mencerminkan perubahan karakter politik agraria itu sendiri. Kita bisa melihatnya dalam 4 cara.

Pertama: gerakan agraria yang berakar dan berorientasi pada pertanian tetap menjadi pilar utama hari ini. Tetapi harus dicatat bahwa arus gerakan agraria yang sangat berorientasi pada perjuangan reforma agraria konvensional di bagian Selatan dunia mulai berangsur surut- meskipun tetap ada klaim  tentang kasus-kasus terkenal di beberapa negara. Sementara itu, konsentrasi lahan yang signifikan di Utara telah memicu minat baru dan mobilisasi petani di berbagai belahan dunia – termasuk perjuangan agraria di dalamnya ,  namun tidak berada dalam konteks reforma agraria a la ‘Selatan’ tersebut.

Kedua: munculnya gerakan agraria yang berakar di pedesaan namun unsur kepentingan dan tuntutan utamanya tidak bersifat pertanian adalah perkembangan signifikan dalam gerakan global agraria selama tiga dekade terakhir. Contohnya adalah gerakan melawan konservasi besar dan penambangan. Gerakan ini tetap masuk dalam koridor agraria karena terjadinya kontestasi tentang kontrol tanah yang terpusat , dan mayoritas berlokasi di  areal pedesaan. Moda gerakan agraria ini menjadi penting ketika berada pada rezim perubahan iklim dan perampasan tanah  seperti saat ini. Sebagaimana kapital memperluas wilayah keruk geografisnya untuk mengamankan sumber daya alam,  buruh murah – bahkan gratis dan pasar baru, maka akan terdapat lebih banyak ruang yang dipenetrasi dan orang-orang yang diintegrasi  dalam proses akumulasi kapital.

Ketiga: Gerakan pertanian perkotaan adalah tren penting lainnya yang perlu diperhatikan. Ketika kota-kota menjadi begitu padat, kaum miskin kota secara kreatif dan cenderung nekat berjuang untuk swasembada dengan cara apa pun yang mereka mampu bayangkan, termasuk produksi makanan di dalam dan di sekitar kota, menanam tanaman pangan di lahan kecil yang bisa mereka temukan (di pinggir jalan, di sekitar rel kereta api, di tempat kosong), sering secara informal dan / atau ilegal. Fenomena ini mulai berjalan secara paralel dan, kadang-kadang, tumpang tindih dengan gerakan pertanian perkotaan yang lebih terorganisir dan terencana.  Gerakan tipe tiga ini mungkin  saja kecil dan tidak teratur, seringkali tanpa bentuk, tetapi logika yang melandasinya pantas untuk mendapat perhatian.

Yang terakhir,Gerakan agraria perkotaan namun  tidak berorientasi pada pertanian juga perlu diperhatikan. Kapital merambah ruang dan masyarakat non-pertanian perkotaan, memprovokasi mobilisasi komunitas lokal. Mereka  adalah orang-orang dengan masalah agraria di wilayah perkotaan, tetapi berbeda dari gagasan konvensional tentang masalah agraria dalam studi agraria

Memperluas gerakan multi-sektor: transformasi dan konvergensi

Gerakan agraria kontemporer semakin menemukan dirinya berubah atau membentuk aliansi dengan dua gerakan sosial lainnya, yakni, gerakan lingkungan dan pangan.

Pertama: Ketika  kapitalis merambah relung-relung pedesaan, gerakan agraria dan lingkungan menjadi lebih solid satu sama salin. Transformasi beberapa gerakan agrarian menjadi gerakan lingkungan, atau munculnya koalisi antara gerakan keadilan agraria dan lingkungan mungkin sedang mengarah pada sebuah arena baru, karena banyaknya gerakan keadilan lingkungan sekarang menjadi dasar bagi gerakan keadilan iklim. Gerakan agraria semakin membingkai narasi mereka saat ini sebagai ‘isu agraria di era perubahan iklim’. Bagaimana konvergensi semacam itu terungkap, kemungkinan akan mengubah cara kita melakukan penelitian akademis, dan aktivisme politik, dan politik agraria

Transformasi gerakan-gerakan agraria ke dalam gerakan kedaulatan pangan yang lebih luas, dan atau kemunculan secara bersama dari dua faksi gerakan ini, secara konkret dan diskursif, mungkin menjadi satu dari sekian gerakan yang  siginifikan secara politik dan menarik secara akademik di bidang riset akademik agraria dan politik pangan. Transformasi dan / atau konvergensi ini telah membawa begitu banyak energi segar ke dalam aktivis politik dan kerja-kerja akademik. Sinergi antara gerakan-gerakan ini, dan dengan perluasan, minat penelitian tentang ini telah diremajakan dalam banyak cara

Satu pertanyaan rumit terhadap dinamika gerakan ini adalah apakah keadilan lingkungan, keadilan iklim dan kedaulatan pangan mungkin dicapai dalam kapitalisme. Sisi lain dari pertanyaan ini adalah percakapan tentang pengimaginasian ulang sebuah gerakan alternatif sosialis.

Singkatnya : Politik tanah dan gerakan agraria telah mengalami transformasi, dan transformasi tersebut menimbulkan kepentingan akademik dan politik, khususnya di antara generasi muda peneliti. Berikutnya, kita akan mendiskusikan soal intelektual-aktivisme agraria.

Intelektual-Aktivisme Agraria Kontemporer

Intelektual-aktivis dalam literatur kontemporer

Intelektual-aktivis, adalah mereka yang berkeinginan kuat tidak hanya untuk menerjemahkan dunia dari sudut pandang akademik saja, tapi mereka yang ingin mengubahnya, dan terhubung dalam sebuah gerakkan politik.  Kategori intelektual-aktivis sendiri adalah bagian dari akademisi – ketika mereka bekerja di sebuah institusi akademik, atau aktivis-ketika mereka bergulat di organisasi aktivis dan gerakan agraria. Artinya, mereka hanya bagian kecil dari sebuah kategori besar – dan mereka bukanlah satu-satunya aktor yang membangkitkan ide-ide radikal dan progressif. Aktivis dan Akademisi Progresif nan radikal sendiri adalah para produsen pengetahuan yang lebih luas lagi. Tapi pada pembicaraan saya kali ini, khusus paper ini, hanya merujuk kepada bagian kecil dari sebuah komunitas yang lebih besar.

Ada tiga tipe Intelektual-Aktivis, yang hampir semua dari mereka  terhubung dalam gerakan politik, yakni (i) Intelektual-aktivis yang semata berasal dari institusi akademik;  melakukan kerja-kerja aktivis; (ii) Intelektual-aktivis yang utamanya berangkat dari sebuah gerakan sosial maupun politik, ; melakukan kerja-kerja Intelektual-aktivisme di dalamnya ; (iii) Intelektual-aktivis yang sebagian besar berasal dari institusi penelitian indepenen non-akademik. Frances Fox Piven (2010) menjelaskan bahwa ketegangan muncul – ‘Ketika  kita berkomitmen pada tuntutan untuk mendorong kepentingan dan ide kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari ruang publik, mereka yang tidak bersuara, terdegradasi dan, dieksploitasi… Ketika kita menyerahkan diri seutuhnya  untuk memajukan kentingan politik kelompok marjinal, ketika kita mendorong kiritik atas aturan institusional yang sedang diubah oleh gerakan tersebut – berkomitmen pada gerakan itu sendiri – Hal ini adalah semacam pembagian komitmen, antara karir akademik dan  laku pembangkangan, yang membangkitkan refleksi  tentang bagaimana melakukan keduanya.

Menurut Charles Hale , ‘komitmen ganda’ diartikan sebagai karakter Intelektual-Aktivis :  Terhadap dunia akademik dan pergulatan politik. Hale berpendapat

‘Bukan metodologi penelitian aktitivis yang selalu sesuai terhadap semua proyek akademik, ataupun semua pengetahuan tranformatif, radikal dan inovatif dihasilkan melalui cara yang demikian.  Sebaliknya , Metodologi penelitian aktivis berdiri sebagai sebuah pilihan di antara banyak pilihan yang ada, namun ia juga sangat tepat untuk diterapkan ketika terdapat sebuah kelompok yang terorganisir dalam  perjuangan, sangat konsen pada  problem-problem analitis, dan ketika kondisi perjuangan mereka berhadapan dengan tentangan paradigma analitis  yang ada.

Perlakuan holistik dalam literatur atas konsep intelektual-aktivis, bagaimanapun, sangat bertendensi akademik (akademik sentris), di mana, pendefinisian intelektual-aktivis dilandaskan pada institusi akademik.  Padahal, Ini hanya merepresentasikan  satu dari tiga tipe. Dua yang lainnnya sangat penting, namun kurang dihargai dan dipahami.  Pengetahuan kita amat terbatas dalam hal ini, tapi cukup untuk menyakinkan bahwa mereka- para Intelektual-Aktivis ini, memainkan peran yang cukup kritis dalam produksi pengetahuan dan kerja-kerja politik.  Interaksi antara tiga ketegori ini adalah persoalan lain yang masih kurang dipahami dan dimengerti.  Gambar 1 (Slide Powerpoint). Saya menduga bahwa interaksi terebut sebenarnya memainkan peran yang kritis dalam riset akademik dan gerakan politik.

0 Shares

Tinggalkan Balasan