Seandainya Nabi Hidup di Zaman Pilkadal

 

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan orang-orang yang mewarisi (bumi)—Al Qashash (8) : 5

Belum ada parpol yang merepresentasikan kaum tani yang tak bertanah. Belum ada parpol yang merepresentasikan kaum petani kecil, yang terus dirugikan kebijakan impor; dihisap tengkulak; dan menanti bergiliran digusur untuk pembangunan industri dan infrastruktur.

Belum ada parpol yang merepresentasikan kelas buruh informal dan buruh formal, yang bisa di-PHK sewaktu-waktu; yang kenaikan UMR-nya sebanding dengan kenaikan harga barang dan jasa; yang beberapa tahun ke depan di-PHK massal karena penggantian tenaga manusia dengan tenaga robot yang diprivatisasi. Belum ada parpol yang memperjuangkan nasib buruh migran.

Belum ada parpol yang melindungi PKL, pedagang asongan, dan pedagang pasar tradisional yang sewaktu-waktu dapat digusur atau dilempar ke tempat yang sepi orang berlalu-lalang jika ada izin pembangunan mall, properti, real estate, dll. Belum ada paprol yang konsisten memperjuangkan nasib nelayan, korban reklamasi, korban privatisasi kawasan pesisir.

Belum ada parpol yang membela korban perampasan tanah oleh korporasi, perusahaan negara, dan militer. Belum ada parpol yang bersuara mengecam perusahaan/investor perusak lingkungan. Tak satupun parpol bersuara ketika aktivis lingkungan dikriminalisasi. Tak satu pun parpol membela korban kekerasan aparat kepolisian dan militer selalu membela investor. Tak satupun parpol yang menunut penuntasan kasus-kasus dan membela korban pelanggaran HAM.

Tak satupun parpol yang memperjuangkan nasib guru honorer. Tak satupun parpol menolak liberalisme ekonomi dan liberalisme pendidikan. Tak satupun parpol bersuara ketika perguruan tinggi makin sulit dijangkau oleh mayoritas rakyat. Tak satupun parpol konkret dalam pemberantasan korupsi. Semua parpol punya catatan korupsi. Tak satupun parpol bersuara ketika penyidik KPK disiram air keras. Tak satupun parpol bersuara ketika aktivis anti korupsi diintimidasi dan dikriminalisasi.

Belum ada parpol konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan sekaligus membela korban kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Belum ada parpol yang konsisten memperjuangkan hak-hak kaum difabel. Belum ada parpol yang menolak kolonialisme NKRI di Papua. Belum ada parpol pembela hak-hak kaum minoritas tertindas: kelompok Syiah, Ahmadiyah, LGBT, dll. Belum ada parpol yang menyerukan perlawanan terhadap imperialisme dan kapitalisme.

(keseluruhan list di atas bisa ditambah … )

Singkatnya, belum ada “parpol revolusioner”: yang peka terhadap penderitaan dan membela kelas tertindas; yang merepresentasikan kekuatan kelas terindas dan bisa dikendalikan oleh kelas tertindas.

Semua parpol sekarang sama. Mereka mewakili kepentingan kelasnya: kelas elit dan/atau oligark, dan investor. Maka jangan dikira para paslon pilkada yang maju melalui parpol dan didukung oleh koalisi parpol dengan mudah mengakomodasi kepentingan rakyat. Mereka mewakili kepentingan dan terikat dengan deal-deal politik yang dilakukan dengan kelasnya. Akomodasi aspirasi rakyat hanya sebatas jika segaris dengan kepentingan kelasnya, karena mereka berkontestasi dengan kelas yang sama (ada lawan politik dan saingan usahanya). Di luar itu, kelas tertindas (miskin kota dan desa) hanyalah komoditas politik. Tak lebih dari itu.

Pilpres dan Pilkada sekarang bukan wujud kedaulatan rakyat. Rakyat hanya memilih kontestan yang sudah dipersiapkan elit, oligark dan/atau investor. Tak ada daulat rakyat, yang ada daulat elit, oligark, dan/atau investor.

Dan jika ada ‘kebaikan-kebaikan’ pemenang pilkada saat menjabat kepala daerah. Hati-hati: ada media-media swasta/privat yang bekerja memoles di sana; ada Pilpres setahun lagi dan setiap lima tahun berikutnya. Itu adalah modal untuk berkontestasi pada level yang lebih tinggi, terlepas apakah kebaikan itu pencitraan atau bukan. Dan pada level kemenangan kontestasi elektoral yang paling tinggi ini, integritas dan keberpihakan tak berarti di hadapan kekuatan kapital; di hadapan perundang-undangan yang memuluskan penetrasi kapital. Seperti Jokowi. Ketika menjadi walikota, di Solo ia bisa batalkan izin banyak mall demi melindungi pedagang pasar tradisional. Tapi untuk Pilpres, tidak kecil asosiasi pemilik kapital membiayai para kontestan. Tujuannya sederhana, agar reproduksi kapital tetap terjaga, siapapun pemimpinnya. Jadi jangan harap ketika jadi presiden berpihaknya sama dengan ketika menjadi kepala daerah. Sama seperti SBY, Presiden Jokowi adalah chief salesperson of Indonesia Incorporated.

Lantas, kapan parpol yang merepresentasikan kelas tertindas itu ada? Jawabannya ada di bagian tengah ayat kesebelas al-Qur’an Surat Ar-Ra’ad bahwa Tuhan tak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka berusaha sendiri mengubahnya. Tafsir kontekstualnya, Tuhan tak akan menganugerahkan parpol revolusioner hingga mereka berusaha sendiri membuatnya dan mengendalikannya.  QS Al Qashash (28) : 5 yang menjadi pembuka tulisan ini juga menjanjikan kendali bumi dalam kendali kaum tertindas. Tentu saja jika kelas tertindas benar-benar mengikhtiarkannya secara realistis.

Dengan demikian, hingga Parpol yang revolusioner itu datang, golput adalah pilihan yang harus dihargai. Tak ada alasan memberikan stigma pada mereka yang golput sebagai apatis dan buta politik.  Sialnya. Quote-quote ulama klasik bahkan sahabat Nabi sekarang dibawa-bawa demi mensukseskan demokrasi palsu ini. Demi mencegah orang agar tidak Golput.

Ada quote Ali bin Abi Thalib ra. bahwa “Kezhaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.” Padahal, quote ini sama sekali tak berkaitan dengan Pilkada. Orang baik tetap bersuara di luar Pilkada. Kalaupun dipaksa untuk dikaitkan, quote ini justru mendelegitimasi Pilkada, sebab kezaliman justru banyak saat dan setelah Pilkada: politik uang; manipulasi surat suara; janji-janji yang diingkari; pencitraan; takabbur; terpilihnya pemimpin yang dzalim; perusakan lingkungan akibat politik ijon pilkada, dll.

Ada yang membawa quote Syaikh Yusuf Qardhawi bahwa Setidaknya ada 3 (tiga) cara dalam mempertimbangkan pilihan: Jika semuanya baik, pilihlah yang paling banyak kebaikannya; Jika ada yang baik dan ada yang buruk, pilihlah yang baik; Jika semuanya buruk, pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Padahal, pilihan ketiganya tak menyelesaikan persoalan, sebab tak mengakomodasi golput yang justru lebih baik karena mendeligitimasi demokrasi liberal-oligarkis ini.

Ada yang memikul pernyataan Hamid Fahmy Zarkasyi bahwa “Jika anda tidak mau ikut pemilu karena kecewa dengan pemerintah & anggota DPR, atau parpol Islam. Itu hak anda. Tapi ingat jika anda & jutaan yang lain tidak ikut pemilu maka jutaan orang fasik, sekuler, liberal, atheis akan ikut pemilu untuk berkuasa dan menguasai kita. Niatlah berbuat baik meskipun hasilnya belum tentu sebaik yang engkau inginkan.” Quote tokoh konservatif ini menafikan fakta bahwa pilkada menyuburkan kefasikan. Apalagi, banyak riset membuktikan bahwa negara atheis, liberal, sekuler justru banyak yang lebih adil dan demokratis.

Ada yang memegang quote Ibnu Taimiyah yang menyatakan pemimpin yang dzalim lebih baik dari pada tiadanya pemimpin. Quote itu sama sekali  tak berhubungan dengan pilkada. Demokrasi hakikatnya memilih pelayan, bukan memilih pemimpin. Namanya saja Kepala Daerah. Kalaupun disebut pemimpin, mereka hanyalah sebatas pemimpin adminisratif. Mereka terikat jangka waktu formal yang ditentukan. Sementara, pemimpin sejati ta terikat kontrak dan waktu. Walau tak menjabat dan berkontestasi, pikiran-pikirannya tetap diikuti, sikap dan perilakunya tetap diteladani. Pemimpin kultural ini sekarang jumlahnya banyak.

Lagian, andai para Nabi hidup saat ini, dan tahu bahwa elektoralisme dalam demokrasi kapitalis justru akan melanggengkan daur penindasan dan ketidakadilan, apakah mereka akan mencalonkan diri dalam pilkada? Tidak. Akan ada pilihan meneruskan sistem atau merevolusi sistem. Dan saya yakin, mereka akan ada di jalan revolusi, dengan sebisa mungkin meminimalisir pertumpahan darah. Bisa dengan jalan parlementer maupun non parlementer, sampai titik darah penghabisan. Itulah yang dilakukan Ibrahim pada Namrud; Musa pada Fir’aun; Daud pada Jalut/Goliath; Isa pada penguasa Romawi; Saleh pada Qidar bin Syalib dn Mishra bin Mahraj (pemimpin kaum Tsamud); dan Muhammad pada penguasa tiran bani Quraish.***

 

In’amul Mushoffa

 

 

 

 

Sumber Gambar: http://islambergerak.com/2016/02/fikih-revolusi-legitimasi-gulingkan-rezim-tirani/

0 Shares

Tinggalkan Balasan