Stop Penipuan pada Calon Buruh Migran Indonesia!

Malang, Senin 23 April 2018, merupakan hari yang melegakan bagi LS. Pemuda desa asal Lumajang, yang saat ini menetap di kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) Kec. Gedangan Kab. Malang. Ia baru saja berhasil mendapatkan haknya kembali berupa uang deposit untuk proses kerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia. Kasus ini bermula dari info lowongan kerja di bidang “Landscape” ke Malaysia yang didapat LS dari saudaranya. Di tengah situasi monopoli tanah dan kekhawatiran terampasnya ruang hidup akibat Program Perhutanan Sosial di area JLS, maka lowongan ini seolah menjadi jawaban LS dan keluarga dari himpitan beban ekonomi. Dengan minimnya pengetahuan tentang proses kerja ke luar negeri, LS lalu mengajukan lamaran kerja ke PJTKI dengan tujuan Malaysia, dengan janji gaji 75 RM/hari (+/- 7 jutaan per bulan).

Pada tanggal 02 Februari 2018, LS menyerahkan uang sebagai deposit sebesar Rp 4.000.000,- ke “RP”, pemilik PJTKI. Pada saat itu, LS tidak mengetahui nama PT tersebut dan alamat kantornya. Karena dalam nota pembayaran deposit itu tidak mencantumkan keterangan nama PJTKI, hanya nama perseorangan. Selain uang deposit, LS juga harus mengeluarkan uang untuk pembuatan paspor dan medical check-up. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak PJTKI secara sepihak menginfokan perubahan tujuan kerja LS dari “Job Landscape” di Malaysia, ke bidang perhotelan di Brunei Darussalam. Dengan tawaran gaji 350DBD (+/-3,5 jutaan per bulan). LS dan keluarga pun kebingungan dengan gaji yang sangat rendah, dan berharap kerja ke luar negeri dengan gaji lebih tinggi namun jauh dari harapan. Ketika LS dan keluarga menghubungi pihak PJTKI untuk mencabut lamaran kerja, PJTKI justru memeras LS dengan ancaman jika mengundurkan diri akan ada biaya tambahan.

Tidak henti-hentinya LS dan keluarga mencari cara bagaimana agar persoalan yang dialaminya segera terselesaikan. Tepatnya awal April lalu, LS bertemu pengurus organisasi AGRA Malang untuk mengadukan kasusnya. LS dengan didampingi keluarga meminta bantuan pendampingan kasus yang menimpa dirinya untuk mencabut proses lamaran dan meminta semua uang dan berkas-berkas yang sudah masuk ke PJTKI.

Kamis, tanggal 19 April 2018, Tim pendamping dari AGRA Malang segera melakukan penelusuran lokasi alamat dan PJTKI tersebut. Tim pendamping juga berkonsultasi dengan organisasi KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia) terkait tahapan penyelesaian kasus yang menimpa LS. Dari kegiatan yang dilakukan tersebut didapat beberapa hasil. Pertama, bahwa PJTKI ini bernama PT Alita, namun disinyalir belum resmi. Penemuan ini didapat dari fakta bahwa yang disebut “kantor” oleh LS adalah rumah dari pemilik PJTKI (RP) dan menurut pegawai di rumah, kantornya berada di tempat lain. Namun saat tim pendamping mendatangi tempat tersebut, menurut masyarakat sekitar tempat itu adalah rumah kontrakan yang belum ada satu tahun dijadikan penampungan untuk calon pekerja migran. Itupun dengan beberapa persoalan ijin lokasi yang belum diurus ke RT atau RW setempat. Uniknya, masyarakat sekitar penampungan itu menyangka rumah PJTKI (tempat awal), adalah kantor utamanya.

Kedua, dari konsultasi dengan Karsiwen (Kabarbumi), didapati jika memang saat ini kerja di Malaysia, tidak ada pemberian gaji sebesar 75RM perhari bagi pekerja baru. Karsiwen juga menegaskan pentingnya untuk mengetahui status PJTKI. Ketiga, melalui pegawainya (RP saat itu tidak berada dirumah), dijadwalkan pertemuan dengan LS pada Senin, 23 April 2018. Pada hari Senin pukul 09.00 WIB, LS dan Tim pendamping mendatangi rumah pemilik PJTKI ini. Pihak PJTKI tahu jika LS membawa Tim pendamping. Hal ini dilihat dari RP yang tidak keluar menemui LS dan Tim, dan hanya pegawainya yang melakukan mediasi. Padahal LS mengetahui jika RP ada di rumah. Pihak PJTKI tidak melakukan bantahan apapun terhadap keinginan LS, dan Tim Pendamping yang meminta semua uang dan berkas yang disimpan PJTKI “Alita” ini. Prosespun berlangsung cukup singkat sekitar 1 jam. Akhirnya, sekitar pukul 10.00 WIB, LS dan Tim Pendamping sudah bisa pulang dengan membawa hasil sesuai keinginan awal LS dan keluarga. Dari gambaran di atas, kami menilai jika PT Alita belum resmi menjadi PJTKI. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat luas agar berhati-hati dalam melakukan proses pengajuan kerja ke luar negeri. Minimnya peranan badan-badan resmi pemerintahan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran di luar negeri dan sistem layanan yang buruk, terutama informasi dan pengaduan pada kasus-kasus BMI (Buruh Migran Indonesia), menjadikan para BMI rentan dengan tindakan penipuan, pemerasan dan kekerasan.

Untuk itu, AGRA Malang membuka layanan informasi dan pengaduan tentang persoalan BMI melalui nomer HP: 085745119369 dan 082132345847.

 

#Menaker_Dhakiri_Stop_PHP!

#Stop_Human_Trafficking_End_Modern_Slavery!

#Mayday_is_not_fun_day!

#Mayday_is_a_Fight_Day!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *