Sabtu-Minggu: Hari Kutukan bagi Mereka yang Sakit

Haris Samsuddin
(Peneliti Intrans Institute)

Baru-baru ini, Harian Radar Malang (5 Juni 2017) melansir sebuah berita yang menggugah nurani dan akal sehat. Berita yang bertajuk “Sabtu-Minggu Dilarang Sakit” itu, singkatnya, menyajikan sebuah informasi tekait pelayanan kesehatan melalui BPJS yang tampak lebih mengedepankan administrasi ketimbang keselamatan nyawa pasien. Dari tagline-nya saja, pembaca sudah bisa menangkap pesannya. Bahwa Anda disarankan untuk tidak sakit di hari tesebut. Jelas, seruan itu tidak saja terdengar angker, tapi sekaligus bernada ancaman bagi kesehatan dan keselamatan pasien.

Disinyalir bahwa seorang pasien–yang namanya tidak disebutkan–mendapat perlakuan buruk dari sebuah Rumah Sakit di Blimbing, Malang. Ia dikabarkan menderita gangguan di bagian telinganya dan hendak meminta pertolongan perawatan dari pihak RS. Sayangnya, hal itu berbuah kekecewaan. Kartu BPJS-nya ditolak, dengan alasan tidak mengantongi surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes I), baik dari klinik maupun puskesmas.[1] Sang pasien bencoba menjelaskan bahwa dirinya telah mendatangi faskes I, namun faskes I di hari Sabtu dan Minggu tutup. “Karena faskes I saya tutup, makanya langsung ke RS. Tapi begitu sampai di RS, saya malah disuruh minta rujukan dari faskes I dulu,” paparnya dengan nada kesal. Lantas, siapa yang salah? Haruskah setiap pasien “yang tak mampu”, tidak dibolehkan sakit di hari Sabtu dan Minggu lantaran faskes I di hari tersebut libur? Apakah hal itu juga berarti setiap yang sakit parah di hari tersebut, diharuskan untuk menunggu sampai hari senin, meski di hari itu nyawanya sedang terancam? Sudah seperti apakah dunia yang sedang kita hidupi kini?

Kondisi yang dialami pasien di atas tentu bukan hal baru. Kejadian serupa pernah dialami seorang Ibu yang tengah membawa anaknya ke sebuah rumah sakit swasta. Anak berusia sepuluh tahun itu dikabarkan sedang mendadak sakit. Tanpa menunda waktu, si Ibu langsung melarikan anaknya ke RS dengan harapan segera mendapat pertolongan dari pihak medis. Namun, setelah sampai di RS beliau kesal karena anaknya tidak segera mendapat pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Kabarnya, beliau mengeluhkan pelayanan dari pihak RS yang terkesan proseduralistik. Kejadian yang sama terjadi pada Sabtu-Minggu. Tenaga medisnya tak kunjung datang. Sang ibu akhirnya cemas atas buruknya pelayanan RS. Setiapkali ditanya ke petugas RS terkait dokter spesialisnya, jawabannya selalu sama, yakni hari tersebut adalah hari libur sehingga harus menunggu hari aktif kerja.[2]

Keluhan lain datang dari seorang pelapor yang namanya tidak disebutkan. Informasi ini diperoleh melalui situs Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (11/05/2015).[3] Si pengadu melaporkan pengalamannya terkait liburnya pelayanan BPJS di hari Sabtu dan Minggu. Kejadian itu tercatat pada tanggal 11-12 April 2015. Menurut keterangannya, pengadu saat itu sedang melakukan pemeriksaan ke dokter bagian anak untuk kelas BPJS gratis. Namun, suster yang ketika itu dimintai keterangan menjawab dokter libur di hari Sabtu dan Minggu.

Apabila disimak jawaban yang disampaikan pihak pengelola BPJS sebagaimana yang terlansir di situs resmi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), prosedurnya tidak lah rumit. Dari keterangan pihak pengelola BPJS, dijelaskan bahwa alur pelayanan kesehatan peserta BPJS dimulai pada faskes I sebelum dirujuk ke RS.[4] Kemudian juga dijelaskan, bahwa dalam keadaan darurat medis peserta dapat langsung ke RS melalui unit gawat darurat cukup dengan menunjukkan kartu BPJS Kesehatannya. Jawaban yang disampaikan pihak BPJS di laman LAPOR jelas kontradiktif dengan kejadian yang dialami pasien pertama. Si pasien yang saat itu telah menunjukkan kartu BPJS-nya masih saja mendapat penolakan dari pihak RS dengan alasan belum mendapat surat rujukan dari faskes I. Padahal menurut keterangan yang disampaikan, si pasien sudah berusaha mendatangi faskes I, namun pada hari itu (Sabtu) faskes I tutup (libur). Apakah dengan begitu ia harus menunggu sampai hari Senin? Bagaimana jika penyakitnya harus segera tertangani di hari itu? Iya, kalau ia masih bisa menunggu sampai hari Senin?!

Jika dirunut, kasus terkait buruknya pelayanan kesehatan sebenarnya tidak hanya menimpa beberapa pasien yang telah disinggung di atas. Dari banyaknya informasi, baik yang terliput di media maupun dari cerita orang-orang terdekat (teman, tetangga, saudara), tak jarang hal serupa ditemui. Anda sendiri barangkali masih ingat kasus Prita Mulyasari yang sempat menggemparkan publik sejagat, lantaran keluhannya atas buruknya pelayanan kesehatan di salah satu RS ternama yang berujung penjeblosan dirinya ke dalam terali besi. Prita Mulyasari divonis bersalah karena telah mencemarkan nama baik RS. Melihat nasib yang dialami Prita, publik dibuat geleng kepala. Mengapa keluhan pasien dinilai sebagai ancaman terhadap reputasi lembaga? Lantas, haruskah setiap dari Anda yang tidak mendapat pelayanan yang baik dari pihak pemberi layanan, sementara harus mengeluarkan biaya yang mahal, dipaksa untuk tunduk? Mungkin hanya mereka yang tak waras memandang hal itu sebagai hal wajar.

Birokratisasi Kesehatan: Ancaman Bagi Dunia Kesehatan

Apabila ditelisik, duduk persoalan yang melatari problem layanan kesehatan di atas terletak pada legitimasi prosedural yang digunakan. Dalam tafsir sosiologis, hal ini dikenal sebagai fenomena rasionalisasi instrumental, atau dalam istilah Weber disebut sebagai gejala birokratisasi. Ia merupakan implikasi dari perluasan rasionalisasi ke dalam berbagai dimensi kehidupan manusia modern. Dasar teoretiknya, dapat dilacak lewat tesis Weber yang cukup fenomenal. Max Weber[5] (1864-1920) mengembangkan sebuah kajian sosiologis tentang analisis terhadap struktur-struktur otoritas, di mana ia membaginya ke dalam tiga tipe: otoritas legal-rasional, otoritas tradisional dan otoritas kharismatik. Masing-masing otoritas mengambil landasan rasionalitasnya yang berbeda-beda.[6]

Otoritas legal-rasional bersandar pada kepercayaan terhadap legalitas aturan-aturan yang ditetapkan dan hak orang-orang yang diberi otoritas berdasarkan aturan-aturan itu untuk mengeluarkan perintah-perintah. Otoritas tradisional didasarkan pada kepercayaan yang sudah mapan pada kesucian tradisi-tradisi kuno dan legitimasi orang-orang yang melaksanakan otoritas menurut tradisi-tradisi itu. Sedangkan, otoritas kharisma bersandar pada kesetiaan para pengikut kepada kesucian luar biasa, watak teladan, heroisme, atau kekuasaan istimewa (misalnya kemampuan menghasilkan keajaiban) para pemimpin, dan juga kepada tatanan normatif yang didukung oleh mereka.[7]

Selain karena pengaruhnya yang semakin surut, dibandingkan tipe pertama, baik otoritas tradisional maupun kharismatik sengaja dikesampingkan dalam ulasan singkat ini. Hal ini semata agar fokus analisis kita kepada tipe otoritas pertama (legal-rasional) mendapat pembahasan yang cukup, sebagaimana menjadi fokus utama dalam tulisan ini.

Sumber: http://beritabrantas.com/berita-resensi/berita-opini/birokrasi-kotor/

 

Di awal telah disinggung bahwa dunia kesehatan modern, jika bukan semuanya, hampir sebagian besar mengambil coraknya yang serupa. Tampak, semua jenis pelayanan kesehatan modern lebih mengutamakan prosedur, administrasi, kalkulasi, rasionalisasi dan kapitalisasi. Semua kategori instrumental tersebut dapat dikemas dalam satu konsep yang populer dengan sebutan birokratisasi. Dalam dunia birokrasi, semua hubungan sosial yang bersifat pribadi lenyap. Tidak ada kawan, saudara, tetangga, si Fulan yang baik, si Anu yang pemurah dsb., melainkan semuanya tampak impersonal (hilangnya ikatan-ikatan primordial dan spesifik). Itu semua berlaku karena birokrasi hanya mementingkan ketaatan terhadap aturan dan pengutamaan pada profesionalitas. Dengan demikian, unsur-unsur kekerabatan, kekeluargaan, keintiman dan humanitas tidak mendapat tempat yang berarti.

Wajar ketika kasus yang dialami si pasien dalam cerita sebelumnya mendapat perlakuan yang tak manusiawi. Bagi si pasien, mengutamakan kesehatannya (tujuan) jauh lebih penting daripada terikat dengan aturan hari libur (prosedur, sarana). Sebaliknya, bagi pihak RS, aturan tetaplah aturan. Para petugas RS dan tenaga medis tidak peduli, entah si pasien sakit parah atau semenit lagi kehilangan nyawa karena tak sempat tertolong. Citra birokrasi yang demikian, membuat sosiolog Charles Wright Mills menyebutnya sebagai dunia yang penuh manipulasi. Sebagaimna tulisnya, birokrasi itu identik dengan manipulasi. Sistem-sistem rasional menyembunyikan kekuasaan mereka sehingga tak seorangpun yang mengerti perhitungan-perhitungan mereka. Bagi birokrasi, dunia adalah objek manipulasi.[8]

Kenyataan inilah barangkali yang mendorong Marx mengajukan kritiknya yang amat pedas. Marx mengritik pekerjaan yang terpisah dari dimensi humanitas tersebut sebagai sumber dari alienasi pekerja dalam sistem kapitalistik. Pihak medis yang semestinya bekerja di bawah panduan nilai kemanusiaannya, kini berubah drastis. Mereka bekerja bukan atas dasar ekspresi kemerdekaan dan penuh kasih, melainkan berada di bawah sistem perbudakan kapitalisme. Nilai-nilai kemanusiaan lenyap, ketika ia dibenturkan dengan jam kerja reguler, peraturan yang mengikat, orientasi kapital, dan hubungan-hubungan sosial-atomistik. Kerja yang semula merupakan pencurahan atau ekpresi kemanusiaan seorang manusia bebas, kini terbelenggu dalam rantai mesin birokratis yang impersonal (tak berpribadi).

Terinspirasi oleh Marx, Mills mengembangkan analisisnya yang memukau tentang kondisi keterasingan para pekerja kerah putih (white collar-workers). Jenis para pekerja kerah putih ini lahir sebagai konsekuensi dari produksi dan reproduksi tenaga kerja dalam kapitalisme lanjut. Mereka terdiri dari kalangan kelas menengah baru yang memburu aneka pekerjaan baru yang membutuhkan skil tinggi. Kebanyakan di antara mereka mengambil pekerjaannya di sektor (industri) jasa. Guru, pegawai negeri sipil, manajer, buruh upahan, salesman, perawat, dokter, pengacara, bidan dan serumpunnya tergolong dalam jenis ini. Mereka ini termasuk–dalam istilah Mills–sosok menyedihkan yang semakin kehilangan kekuatan pribadinya. Kesengsaraan ini ditandai oleh keterasingan mereka terhadap kerja maupun terhadap dirinya.[9]

Dalam dunia birokrasi, bentuk hubungan-hubungan sosial berubah menjadi hubungan antar komoditas. Komoditisasi hubungan sosial itu berlangsung hampir dalam semua aspek kehidupan, tidak hanya dalam konteks kesehatan. Sejauh dunia kehidupan sosial terkerangkengkan dalam mekanisme birokratis, maka sejauh itu pula ia akan tunduk terhadap logika birokrasi. Ketika urusan pelayanan kesehatan terbirokratisasi, maka prioritas keselamatan pasien bukan lagi menempati urutan yang pertama, melainkan yang kesekian. Sudah pasti, bahwa dalam pengurutan langkah-langkah prioritas, urusan administrasi, pembiayaan, dan pernyataan kesanggupan memenuhi syarat-syarat birokrasi akan ditempatkan pada posisi paling utama. Inilah ancaman terbesar bagi umat di abad ini. Semua dihargai dengan materi, tujuan tidak lebih penting dibanding sarana/prosedur, nyawa tidak lagi berarti di hadapan kapital, dan urusan kesehatan semata-mata urusan teknis-birokratis.

Lebih jelasnya, berikut disajikan beberapa ciri yang melekat pada birokrasi yang dikonstatir Weber[10]: pertama, ia terdiri dari pengaturan berkesinambungan fungsi-fungsi resmi (jabatan-jabatan) yang dibatasi oleh aturan-aturan; kedua, tiap jabatan mempunyai lingkup kompetensi khusus. Jabatan mengusung sekumpulan kewajiban untuk melaksanakan berbagai fungsi, otoritas untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu, dan alat-alat pemaksa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu; ketiga, jabatan-jabatan diorganisasikan ke dalam suatu sistem hierarkis; keempat, jabatan-jabatan dapat mengusung kualifikasi-kualifikasi teknis yang mengharuskan para peserta mendapat pelatihan yang cocok; kelima, staf yang mengisi jabatan itu tidak mempunyai alat-alat produksi yang berkaitan dengan mereka. Para anggota staf dilengkapi dengan benda-benda yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan itu; keenam, pemangku jabatan tidak diizinkan memanfaatkan posisi: dia senantiasa merupakan bagian organisasi itu, dan; ketujuh, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan administratif dirumuskan dan direkam secara tertulis.

Gejala birokratisasi merupakan ciri dari manusia modern yang semakin rasional. Birokratisasi, sebagaimana yang juga diakui Weber, hanyalah salah satu efek dari rasionalisasi dunia. Sosiolog James M Henslin bahkan pernah menyebut, birokrasi telah menjadi sedemikian lazim, sehingga kita sekarang menerimanya sebagai hal yang benar, tanpa menyadari bahwa birokrasi merupakan sesuatu yang cukup baru di kalangan manusia.[11] Weber sendiri melihat perkembangan birokrasi bagi manusia modern adalah hal yang tak terelakkan. Sebagai suatu tipe kelompok baru, birokrasi menekankan aspek efisiensi dari sebuah kerja individu maupun kelompok yang teregulasi secara kaku dan ekslusif. Tidak ada lagi si Fulan, si Fulani, Hanifah, ataupun Hanifun, semua aktor yang bekerja dalam logika birokrasi diasosiasikan berdasarkan posisi (jabatan fungsional) yang ditempati. Mereka melayani mesin birokrasi layaknya kerja sebuah mesin yang digerakkan oleh hukum mekanika. Manusia modern yang terbirokratiskan–seperti halnya para petugas kesehatan dan tenaga medis RS–dengan demikian, ibarat sekrup mesin yang bekerja di bawah kendali sistem dan regulasi yang kaku dan tidak manusiawi. Derajat manusia akhirnya ikut tereduksi layaknya mesin yang tak berperasaan dan berpribadi. Birokrasi singkatnya mengalienasi manusia dari kemanusiaannya.

Dalam karya termashurnya, Sociology (2012), Richard T. Schaefer menyebut birokrasi merupakan komponen dari organisasi formal yang menggunakan aturan dan jenjang bertingkat untuk mencapai efisiensi. Barisan meja yang dikelola tampaknya tidak berwajah, garis dan bentuk tidak berujung, bahasa kompleks yang rumit, dan pertemuan yang menjemukan dengan formalitas–semua gambar tidak menyenangkan telah bercampur-aduk, sehingga membuat birokrasi adalah sebuah kata hina.[12] Dan, sosiolog menggunakan istilah birokratisasi (bureaucratization) untuk merujuk pada proses ketika kelompok, organisasi, atau gerakan sosial menjadi semakin birokratis.[13]

Birokratisasi kesehatan karenanya harus dibaca sebagai proses mekanisasi dunia kesehatan yang sarat manipulasi, kapitalisasi, instrumentalisasi, dan nonmanusiawi. Itu semua berlaku karena logika birokrasi selalu mengandaikan mekanisme kerja yang impersonal, ketaatan terhadap sistem regulasi, berorientasi kapital, dan menegasikan hubungan-hubungan sosial yang manusiawi. Deskripsi kasus yang telah disinggung di awal paling tidak memberikan kita sebuah gambaran yang membenarkan asumsi tersebut. Kenyataan demikian membawa kita pada satu kesimpulan sederhana bahwa birokratisasi kesehatan semakin menjauhkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dari layanan kesehatan yang bermutu. Alih-alih menebar slogan “mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas”, birokratisasi kesehatan justru semakin memperburuk kualitas kesehatan masyarakat, karena keterbatasan biaya dan pelayanan yang buruk bagi mereka yang tak mampu.

Penutup

Bukan rahasia umum lagi bahwa kualitas pelayanan kesehatan kian hari semakin memburuk. Beberapa contoh kasus yang sudah disinggung adalah buktinya. Tentu saja, kasus yang terpotret dalam tulisan ini hanya mewakili sebagian saja. Masih banyak kasus serupa yang terjadi di berbagai tempat, bahkan tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga pernah Anda alami. Fenomena buruknya layanan kesehatan di tanah air merupakan fenomena gunung es. Apa yang tampak hanyalah di bagian permukaan. Jika dikuak lebih dalam, tentu akan didapati lebih banyak lagi.

Letak persoalannya terdapat pada birokratisasi terhadap dunia kesehatan itu sendiri. Gejala birokratisasi kesehatan menimbulkan praktik penanganan kesehatan yang tidak manusiawi. Dikatakan demikian karena hubungan-hubungan sosial yang tercipta tidak berdiri di atas nilai kemanusiaan. Hubungan antara pasien dan tenaga medis tereduksi semata-mata hubungan antar komoditas. Itu bisa dibuktikan lewat berbagai syarat administrasi yang harus dipenuhi lebih dulu sebelum upaya penanganan dilakukan. Tidak peduli seberapa parah penyakit atau kesakitan yang dialami pasien. Jika ingin segera mendapat pertolongan, ia harus berurusan lebih dulu dengan kesepakatan di awal: kemampuan membiayai pengobatan, mengikuti aturan main lembaga, bersedia menanggung semua konsekuensi materiil maupun nonmaterial, dan dilarang mengeluh tatkala pelayanan yang diterima kurang memuaskan.

Gejala birokratisasi kesehatan semakin masif, selain karena keniscayaan sejarah (baca: rasionalisasi dunia kehidupan), juga disebabkan semakin kuatnya gairah kapitalisme saat ini. Rasionalisasi dunia kehidupan menghasilkan watak instrumentalis manusia ketika berhubungan dengan alam maupun sesama manusia. Ia menyediakan sebuah basis nilai yang menyokong kerja individu maupun sosial yang sarat efisiensi, efektivitas, kalkulatif dan manipulatif. Sementara, pengaruh kapitalisme membawa efek pada orientasi materiil dan kapital. Kombinasi antara kedua komposisi nilai menghasilkan sebuah corak baru terkait manifestasi kerja dan hubungan-hubungan sosial. Kerja tidak lagi merupakan ekspresi kemerdekaan, suka-cita, kebahagiaan, dan kemanusiaan. Pekerjaan, tepatnya, mengambil bentuknya yang sama sekali bertentangan dengan nilai yang inheren dalam diri si pekerja (dokter, perawat, tenaga medis). Mereka bekerja di bawah diktum birokrasi yang tidak hanya mengasingkan diri, melainkan memperbudak mereka. Libur pelayanan faskes I di Sabtu-Minggu hanyalah secuil masalah di balik persoalannya yang kompleks. Rezim birokrasi kesehatan dengan demikian tidak lagi menitikberatkan pada pengutamaan kesehatan dan keselamatan para pasien. Ia lebih cenderung memprioritaskan profit, administrasi, dan pengkultusan atas logika instrumental.

 

________________________

[1] http://www.radarmalang.id/sabtu-minggu-dilarang-sakit/

[2] http://www.kompasiana.com/idanur/jangan-sakit-pada-hari-sabtu_550e39c7813311882cbc621a

[3] https://www.lapor.go.id/id/1333528/apakah-benar-dokter-untuk-pasien-bpjs-kesehatan-libur-pada-hari-sabtu-dan-minggu?.html

[4] https://www.lapor.go.id/pengaduan/1360603/keluhan-terkait-jam-dan-hari-kerja-bpjs-kesehatan.html

[5] Max Weber, Politics as Vocation, dalam From Max Weber: Essays in Sociology, Penerj. H.H. Gerth dan Charles Wright Mills, (London, 1984), h. 78.

[6] Michael Rush & Philip Althoff, An Introduction to Political Sociology, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono ke dalam judul Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997),cet. VI, h. 9.

[7] George Ritzer, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Edisi VIII, h. 220.

[8] Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 91.

[9] Margaret M. Poloma, Contemporary Sociological Theory, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah YASOGAMA, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), cet.VIII, h. 336.

[10] Lihat, George Ritzer, op.cit., h. 223.

[11] James M. Henslin, Essentials of Sociology: A Down-To-Earth Approach (Book Alone), Penerj. Kamanto Sunarto, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 127.

[12] Richard T. Schaefer, Sociology 12^th Ed, Penerj. Anton Novenanto dan Diah Tantri Dwiandani, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 144.

[13] Ibid., h. 146.

 

Sumber gambar utama: http://sumsel.tribunnews.com/2015/02/07/masalah-semacam-bpjs-juga-dirasakan-masyarakat-eropa