Berdasarkan UUD NRI 1945 1945, Indonesia merupakan negara hukum dan menganut paham demokrasi, artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, kondisi demokrasi Indonesia semakin memburuk. Hingga 28 Oktober […]
Press Release
Bebaskan Aktivis Papua & Hentikan Pembungkaman Ruang Demokrasi!
Pertimbangan “Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM,” begitu bunyi kalimat pertama bagian pertimbangan kenapa Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights […]
Hancurkan Oligarki, Bangun Politik Alternatif!
Pertimbangan Pengesahan berbagai RUU yang menindas rakyat dalam beberapa hari terakhir direspon Pemerintah dengan berbagai cara, mulai dari represi yang menimbulkan korban jiwa hingga pressure terhadap institusi pendidikan untuk mencegah […]
Front Rakyat Melawan Oligarki: Reformasi Butuh Revolusi!
Merespon berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial Pemerintah, yang seyogyanya sarat kepentingan ekonomi politik dan berimplikasi menyingkirkan mayoritas masyarakat rentan, Front Rakyat Melawan Oligarki mengeluarkan Seruan Aksi: “Di Tangan Oligarki Demokrasi […]
Suara Warga 10 Desa Korban Perampasan Tanah Oleh TNI-AL di Pasuruan: Tolak Pengusiran!
Warga 10 desa di Pasuruan (Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Alastlogo, Semedusari, Tampung, Gejugjati dan Branang di Kecamatan Lekok Sementara Desa Sumberanyar di Kecamatan Nguling) mengeluarkan pernyataan sikap: Menuntut Pro Aktif […]
Referendum adalah Solusi Demokratis bagi West Papua!
Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Se-Jawa dan Bali mengeluarkan Pernyataan Sikap: “Menolak Kunjungan Pemerintah Indonesia dan Segera Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua” […]