Demokrasi dalam Krisis. Karl Marx Dapat Menolong.

Bruno Leipold

Penulis buku Citizen Marx (2017); Marx’s Social Republic (2020). Mengajar Teori Politik di London School of Economics and Political Science.

 

Karl Marx sering dianggap sebagai pemikir ekonomi murni. Tetapi sosialis terkenal itu adalah seorang demokrat yang berkomitmen – dan tulisan-tulisannya menawarkan solusi potensial untuk mendemokratisasi sistem politik kita yang tidak demokratis.

Ada pengakuan luas dari kalangan kiri AS dan Eropa bahwa institusi demokrasi kita gagal. Dari kampanye Bernie Sanders untuk revolusi politik melawan struktur oligarki AS hingga pidato Rebecca Long-Bailey untuk menghapuskan UK House of Lords (Dewan Bangsawan Britania Raya) dan memberikan “kejutan seismik” kepada Britania, para sosialis demokratis terkemuka sangat menyadari bahwa gerakan untuk tatanan sosial yang adil tak dapat dipisahkan dari keharusan mendemokratisasi sistem politik kita.

Problem umumnya: pengaruh perusahaan dan elit atas pengambilan keputusan dan undang-undang, kekuatan eksekutif yang sangat kuat, representasi/perwakilan yang berjarak dan tak bertanggung jawab. Sistem politik kita mengalienasi warga negara yang tunduk pada keputusan politik dan menghalangi pemerintah sosialis mana pun untuk berkuasa. Namun, yang masih kabur adalah perubahan konkret apa yang bisa dimulai untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu sumber gagasan yang bermanfaat adalah tulisan politik dan konstitusional Karl Marx. Mungkin mengejutkan, mengingat Marx biasanya dianggap sebagai pemikir ekonomi murni, yang sedikit berbicara tentang desain konstitusi dan institusi politik.

Dan memang benar, Marx tidak pernah menghasilkan teori konstitusional yang sepenuhnya sempurna. Tetapi sosialis termasyhur ini seorang demokrat yang berkomitmen, yang tulisannya berisi kritik terhadap terhadap konstitusi liberal dan pemerintahan perwakilan (representative government), serta gambaran tentang institusi kerakyatan yang harus menggantinya.

Banyak dari gagasan ini—seperti perlunya pertanggungjawaban perwakilan, pentingnya supremasi legislatif atas eksekutif, dan perlunya transformasi populer yang lebih luas dari organ-organ negara, terutama layanan sipil—diilhami oleh pengalaman Marx dari Komune Paris, sebuah pemberontakan kelas pekerja yang secara singkat mengendalikan kota dari Maret hingga Mei 1871. Ini juga sejalan dengan, dan sebagian ditarik dari, tradisi pemikiran politik radikal yang lebih tua yang mencakup gerakan Chartis Inggris, demokrat Prancis, dan Anti-Federalis AS (sebuah tradisi yang Karma Nabulsi, Stuart White, dan saya telusuri dalam buku kami yang akan datang, Republikanisme Radikal).

Adalah keliru memperlakukan ide-ide Marx sebagai blue print yang harus diterapkan secara kaku. Tulisan-tulisannya hampir tidak memberikan detail yang cukup untuk itu (tidak mengejutkan untuk seorang yang menentang menulis “resep memasak di masa depan”), dan tidak ada pemikir yang harus diperlakukan sebagai gudang kebenaran yang pasti. Tetapi ketika kita berpikir tentang bagaimana mendemokratisasi institusi-institusi politik, tulisan Marx adalah sumber penting yang memberikan gambarannya.

Yang terpenting, tulisan Marx itu juga mengingatkan kita akan pentingnya demokrasi bagi sosialisme. Demokrasi tidak hanya merupakan prakondisi penting untuk membangun sosialisme. Lebih dari itu, motivasi kita untuk mendemokratisasi sistem politik muncul dari sumber yang sama dengan keinginan mendemokratisasi ekonomi: bahwa semua orang harus memiliki kendali atas struktur dan kekuasaan yang membentuk kehidupan mereka.

Hak Pilih Universal akan Melayani Rakyat

Marx percaya bahwa hak pilih universal merupakan prasyarat esensial bagi sosialisme. Pada tingkat yang paling optimis, Marx berpikir bahwa “Akibat yang tak terelakkannya … adalah supremasi politik kelas pekerja.”

Tetapi dia khawatir bahwa pemerintah perwakilan merusak potensi emansipatoris dari pemilu, memberikan pejabat keleluasaan besar untuk menentukan cara pemilu dan bertindak dalam badan legislatif. Pemilu reguler memberi kekuasaan penting bagi para pemilih (mereka dapat memilih untuk menolak calon perwakilan lainnya), tetapi para wakil yang terpilih tidak terikat secara formal dengan aspirasi para pemilih. Marx percaya, inilah yang menciptakan kelas pejabat yang tak bertanggung jawab, yang lebih mewakili kepentingan elitis mereka daripada kepentingan konstituen.

Marx mendukung beberapa mekanisme untuk mempersempit gap antara wakil (representatives) dan yang diwakili (represented), seperti recall. Mekanisme ini akan memberi warga kekuatan untuk memberi sanksi kepada wakil mereka dengan cepat daripada menunggu bertahun-tahun untuk pemilu berikutnya. Marx berkelakar bahwa sementara penguasa mempercayai “hak pilih pribadi” untuk “menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, dan, sekali saja mereka melakukan kesalahan didorong segera memperbaiki,” mereka takut pada gagasan hak pilih universal yang memungkinkan kekuatan serupa untuk para pemilih.

Marx juga mendukung “mandat imperatif”, di mana konstituen memberi instruksi yang mengikat secara hukum terhadap para wakil – ini menguatkan posisi warga untuk memberi masukan langsung ke dalam proses legislatif dan melarang pejabat terpilih mengingkari janji-janji kampanye. Akhirnya, Marx mengkritik prosedur parlementer yang berbelit dan perhatian berlebih terhadap pemilihan umum. Saat mengomentari permintaan para Chartis untuk pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung tahunan, Marx mencatat bahwa itu adalah salah satu “kondisi di mana Hak Pilih Universal akan menjadi ilusi bagi kelas pekerja.”

Dengan seksama, Marx berargumen bahwa langkah-langkah berikut akan mengubah pemerintahan perwakilan: “alih-alih memutuskan anggota kelas penguasa mana yang akan mewakilkan orang-orang secara keliru di Parlemen setiap tiga atau enam tahun sekali, hak pilih universal … [akan] melayani rakyat.”

Dalam politik kontemporer, kelompok Kiri tak selalu berhasil seperti kelompok Kanan dalam membangkitkan kemarahan terhadap wakil yang berjarak dan tak bertanggung jawab. Boris Johnson (PM Inggris) dan kroni medianya secara efektif mengkambinghitamkan terhadap pemilih golput dalam pemilihan untuk menentukan peran parlemen Britania Raya saat negosiasi Brexit dengan membangun narasi “rakyat versus parlemen”. Di Italia sebuah gerakan populis kanan, Five Star Movement, sejak awal berhasil secara signifikan menyerang politisi korup dan menjanjikan pelaksanaan mandat yang harus dipatuhi para wakil terhadap anggotanya. Hal itu memberi kelompok liberal keleluasaan untuk mengabaikan kritik terhadap sistem pemerintahan perwakilan dan mengantisipasi kemarahan rakyat pemberi mandat.

Tapi, ini akan menjadi kesalahan kelompok Kiri jika menyerahkan persoalan ada kelompok Kanan. Rekomendasi Marx mungkin bukan racikan institusional yang sepenuhnya kita setujui, tetapi ia harus menjadi bagian dari persenjataan konstitusional kita saat mempertimbangkan bagaimana bentuk sistem/badan perwakilan yang bertanggung jawab dan memberi ruang pendapat secara nyata bagi warga negara dalam demokrasi.

Seorang kritikus eksekutif

Terlepas keraguannya terhadap demokrasi perwakilan, Marx memandang legislatif sebagai pusat politik demokratis. Dia memuji Komune Paris karena menugaskan jabatan seperti menteri bagi anggota dewan komune itu sendiri, daripada menciptakan presiden dan kabinet yang terpisah dari legislatif.

Bagi Marx, kekuatan eksekutif yang berlebihan jauh lebih berbahaya daripada perwakilan yang berjarak. Marx sangat kritis terhadap Konstitusi Perancis 1848 (yang mendirikan Republik Perancis Kedua), mengutuk dokumen pembentukan presiden terpilih langsung yang berhak mengampuni penjahat, memberhentikan dewan lokal dan kota, menginisiasi perjanjian luar negeri, dan, yang paling mengejutkan, menunjuk serta memecat menteri tanpa berkonsultasi dengan Majelis Nasional. Marx bersikeras bahwa itu menghasilkan presiden dengan “semua atribut kekuasaan raja” dan legislatif  “kehilangan semua pengaruh nyata” atas bekerjanya negara. Konstitusi, katanya, hanya menggantikan kerajaan turun-temurun (monarki herediter) dengan kerajaan yang dipilih (monarki elektif).”

Salah satu alasan Marx berpolemik tentang kekuasaan eksekutif adalah karena ia tidak ingin kekuasaan mereka lolos dari kontrol dan pengawasan publik. Marx juga mewaspadai karakter privat dari kekuasaan presidensial, dimana para pemimpin menggambarkan diri sebagai “inkarnasi … dari semangat nasional” dan diarugerahi semacam “hak ilahi” dari “kerelaan rakyat”.

Membaca ulasan itu sekarang, mudah menilai Presiden Donald Trump. Dan, memang ada beberapa persamaan yang menarik antara Trump dan Louis Napoleon (presiden yang akhirnya menggulingkan Republik Kedua). Tetapi masalah yang lebih struktural adalah kekuasaan presidensial Amerika Serikat, yang dilepaskan dari pengawasan kongres (yang pembentukannya aktif didukung Partai Demokrat). Masalah serupa menimpa konstitusi Britania, yang dieksploitasi Tony Blair selama Perang Irak dan Boris Johnson selama negosiasi Brexit. Konstitusi Perancis saat ini, yang diadopsi pada tahun 1958 di bawah Charles de Gaulle, secara khusus dirancang untuk memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif (warisan yang secara antusias dianut oleh Presiden Emmanuel Macron).

Tulisan-tulisan Marx mengingatkan kita untuk tidak mengacaukan kritik tentang parlementerisme (gagasan bahwa pejabat terpilih adalah aktor utama dalam proyek reformasi) dengan serangan terbesar terhadap legislatif. Parlemen yang ada tidak diragukan lagi menyisakan banyak hal yang diinginkan, dan ada banyak pertanyaan organisasional klasik tentang hubungan antara gerakan sosialis yang lebih luas dan perwakilan sosialis di parlemen.

Tetapi jawabannya tidak bisa bergantung pada kekuasaan yudikatif untuk membela dan memajukan tujuan progresif atau menempatkan seorang sosialis di pucuk pimpinan eksekutif yang sangat kuat – atau, dalam hal ini, bersumpah untuk mencari perwakilan legislatif sepenuhnya. Legislatif adalah institusi yang paling demokratis dari tiga cabang kekuasaan negara – para Federalis pendiri AS ingin membatasi kekuasaannya karena suatu alasan – dan sosialis demokratis harus mempertahankannya dari campur tangan eksekutif dan yudikatif.

Mengubah Birokrasi

Ide-ide Marx tentang representasi dan legislatif berarti reformasi serius dan luas bagi sebagian besar pemerintah perwakilan modern. Tetapi pandangannya tentang birokrasi memiliki perbedaan radikal dengan sistem politik yang kita kenal.

Marx mencari transformasi fundamental atas negara yang akan menempatkan pekerja kebanyakan di jantung administrasi publik. Dia mengusulkan membuka birokrasi negara untuk pemilihan yang kompetitif dan menundukkannya dengan kekuatan recall seperti yang dia anjurkan untuk perwakilan. Di mata Marx, ini akan mengubah negara yang awalnya seperti lembaga alien yang memerintah, menjadi satu kesatuan di bawah kendali rakyat. Ini akan mengubah “tuan yang angkuh dari rakyat menjadi pelayan yang selalu bisa diganti, dari tanggung jawab yang selalu dipermainkan menjadi tanggung jawab yang nyata, karena mereka bertindak di bawah pengawasan publik.”

Berbagai penjelasan ini sejalan dengan ketidakpercayaan – bahkan kebencian – lama Marx atas birokrat (ejekan standar Marx dengan statisme birokrasi). Marx mencelanya sebagai “kasta terlatih”, “pasukan parasit negara”, kelas “penjilat dan pendosa yang digaji mahal”. Marx juga menyatakan bahwa “pekerja biasa” mampu menjalankan urusan pemerintahan dengan lebih “sederhana, teliti, dan efisien” daripada mereka yang disangka sebagai “atasan secara alamiah”.

Visi Marx tentu menarik. Seringkali, orang-orang biasanya tunduk pada tingkah birokrat yang suka memerintah – dipaksa melewati rintangan tanpa akhir hanya untuk mengamankan sarana keberadaan mereka. Tetapi dalam masyarakat modern dan kompleks, visi itu menghadapi rintangan berat, termasuk keahlian teknis dan potret badan administrator yang tidak memadai dan berpengalaman. Paling tidak, sulit membayangkan birokrasi yang sangat terdemokratisasi tanpa lingkungan ekonomi yang memberi orang-orang lebih banyak waktu untuk ambil bagian dalam administrasi publik (di mana orang-orang ingin mengambil tugas seperti itu).

Tulisan-tulisan Marx tidak memberikan panduan nyata bagaimana agar upaya demokratisasi birokrasi itu dapat bekerja. Ditilik dari model gagasannya, hal itu tampaknya mendekati demokrasi Athena kuno, di mana warga bergilir menjadi penguasa dan memerintah melalui penggunaan lotere untuk memilih posisi administratif (fitur demokrasi Athena yang nyaris tidak dipahami dan sebagian besar dilupakan ketika Marx menulis).

Terlebih, elemen demokrasi kuno inilah yang muncul kembali dalam teori dan praktik demokrasi belakangan sebagai cara yang dianggap memungkinkan untuk mengatasi kegagalan pemerintahan perwakilan. Ada banyak diskusi, misalnya, tentang Citizen Assembly (Majelis Warga) – kelompok orang yang dipilih secara acak yang ditugaskan untuk berunding dan membuat rekomendasi kebijakan atau reformasi konstitusi tertentu. Citizen Assembly telah digunakan untuk membahas amandemen konstitusi di Irlandia dan desain proposal reformasi pemilu di British Columbia dan Ontario, Kanada, dan kampanye penerapannya dalam konvensi konstitusi Britania Raya di masa depan.

Selain itu, ahli teori politik AS John McCormick telah mengajukan proposal  menarik bagi bentuk modern lembaga Romawi. Lembaga itu akan memiliki lima puluh satu anggota, yang banyak diambil dari populasi yang lebih luas (kecuali 10 persen yang terkaya), dan dapat mengusulkan undang-undang, menginisiasi referendum, dan memakzulkan pejabat publik.

Pemilahan semacam ini mungkin salah satu cara untuk mewujudkan sebagian harapan Marx terhadap sistem politik di mana warga negara secara langsung melakukan tugas-tugas administrasi pemerintah dan publik.

Marx Sang Demokrat

Marx percaya bahwa pemerintahan perwakilan adalah kemajuan besar yang menggantikan rezim absolut. Tapi ia menolak jika pemerintahan perwakilan disamakan dengan “demokrasi”. Marx sebaliknya berpendapat bahwa perombakan kelembagaan seperti dijelaskan di atas akan menghasilkan sistem politik dengan “institusi yang benar-benar demokratis”.

Menurut Marx, struktur-struktur ini sangat penting untuk memajukan sosialisme di bidang ekonomi – adalah kesalahan serius jika kaum sosialis berpikir dapat dengan mudah mengambil alih institusi-institusi negara yang ada dan mengarahkannya ke sosialisme (kesalahan yang kadang dibuat dan diakui sendiri oleh Marx). Kaum sosialis, tulisnya, “tidak bisa begitu saja menguasai mesin-mesin negara yang sudah jadi, dan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri.” Jika kekuatan politik ingin tetap “di tangan Rakyat”, sangat penting bagi orang-orang untuk “menggantikan mesin Negara, mesin pemerintah dari kelas yang berkuasa, dengan mesin pemerintah mereka sendiri.”

Ini tetap menjadi salah satu wawasan politik dan konstitusional Marx yang paling penting: transformasi ekonomi radikal harus berjalan seiring dengan transformasi politik radikal. Mengabaikan yang terakhir merusak yang pertama.

Pada saat sosialisme bangkit kembali tetapi juga dengan rapuh, pandangan Marx tentang demokrasi kerakyatan patut mendapat perhatian lebih. Cara kita mewujudkan idenya yang mendalam ada di tangan kita.***


Artikel ini diterjemahkan Ilham Fathur Ilmi dari jacobinmag.com dan dipublikasi di sini untuk tujuan pendidikan.

Gambar: business.financialpost.com


Baca Juga:

Konsep Sosialisme Marx

Gus Dur, Marxisme, dan Leninisme

Marx dan Tauladan Bagi Remaja

126 Shares

Tinggalkan Balasan