Ekososialisme atau Kiamat!

In’amul Mushoffa

Redaksi. Peneliti Intrans Institute.
Bergiat juga di Front Nahdiyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).

 

“Perhaps in a few hundred years, we will have established human colonies amid the stars[1]
(Mungkin dalam beberapa ratus tahun, kita akan membangun koloni manusia di tengah bintang-bintang.)”.

Begitu tulis Stephen Hawking di Guardian akhir 2016 lalu. Menurutnya, bumi sedang menuju kiamat secara lebih cepat karena lima hal: 1) perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global; 2) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan kelaparan di sejumlah kawasan dan konflik agraria; 3) kelebihan populasi manusia yang meningkatkan kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas; 4) penyakit epidemik yang dapat memusnahkan populasi manusia secara cepat; dan 5) perang nuklir yang dapat menyebabkan kepunahan umat manusia dalam sekejap.

Hawking kemudian menyarankan pemimpin dunia bahu membahu menyiapkan tempat tinggal manusia di planet lain.[2] Tentu saran ini terdengar aneh. Sebab, semua penyebab yang disebutkan Hawking saling berkaitan satu sama lain sebagai konsekuensi dari sistem produksi kapitalis yang menyebabkan bencana antropogenik semakin sering terjadi dalam dua abad terakhir.

Pemanasan global berkaitan dengan tumbuhnya orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa batas, menyebabkan aktivitas industri meningkat pesat pasca revolusi industri. Jawa adalah contoh sempurna terkait ini. Total luas daratan Pulau Jawa adalah sebesar 13,9 juta ha. Tapi sejak penjajahan Belanda, industri pertanian, perkebunan, pertambangan, manufaktur, dll menggunduli dan mengalihfungsi hutan-hutan hingga sekarang. Hasilnya, 10 juta ha luas hutan yang ada pada 1800 berkurang signifikan menjadi 1 juta ha pada tahun 1989. Pada 2005, anda tahu, hutan di Jawa tersisa berapa? Hanya 0,4 juta ha![3]

Ekstraksi sumber daya alam secara masif dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis, baik melalui jalan koersi (paksaan fisik) maupun hegemoni (dominasi pikiran). Kompetisi dalam akumulasi kapitalis yang ditopang oleh teori pertumbuhan ekonomi tanpa batas menyebabkan krisis agraria, disusul dengan fenomena de-ruralisasi di pedesaan dan urbanisasi. Kini, jumlah penduduk perkotaan melebihi jumlah pedesaan. Terkait semakin padatnya penduduk perkotaan, Hawking sendiri menyatakan bahwa konsentrasi penduduk di satu tempat akan menyebabkan penyakit epidemik makin mudah menyebar. Ledakan populasi juga terjadi setelah kapitalisme. Perang nuklir—penyebab kelima, yang sekilas terkesan merupakan manifestasi dari peperangan politik semata, sebetulnya beriringan dengan perebutan ruang kapital baik untuk kepentingan mendapatkan bahan baku, tenaga kerja, maupun pasar.

Dari pada mengikuti saran Hawking untuk pindah ke planet lain dengan biaya yang hanya bisa dijangkau kelas borjuis seperti proyek negara luar angkasa Asgardia, maka merupakan hal mendesak untuk menemukan paradigma untuk mewujudkan gerakan lingkungan yang dapat ‘menekan tombol off’ bencana antropogenik skala massal yang mengantarkan umat manusia pada detik-detik kepunahannya. Di tengah struktur global kapitalisme, tulisan ini akan mengantarkan pandangan dan gerakan lingkungan yang masih asing di Indonesia: ekososialisme.

Ekokapitalisme vs Ekososialisme

Memahami bagaimana kapitalisme bekerja sudah seharusnya diupayakan setiap orang. Hidup dalam sistem ini memaksa semua manusia tergantung padanya. Seseorang bisa jadi tak sedikit pun bermaksud merusak lingkungan, tapi aktivitasnya di berbagai bidang dalam sistem turut menyumbang ketidakseimbangan ekosistem. Seseorang bahkan mungkin berniat memperbaiki lingkungan, tapi karena pandangan ekologisnya berada pada garis reduksionis penyelamatan lingkungan ala kapitalis (eko-kapitalisme), upaya itu justru berujung pada destruksi. Dalam eko kapitalisme, persoalan lingkungan disisipkan dalam narasi besar kepentingan akumulasi kekayaan (nilai lebih yang dihisap dari kelas pekerja). Contohnya adalah konsep Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme REDD maupun REDD+. Contoh lainnya adalah penghijauan yang biasa dipromosikan pemerintah dan perusahaan dengan kedok konservasi lingkungan. Padahal, area penghijauan selalu tak sebanding dengan luas destruksi lingkungan akibat pembangunan kapitalis yang terus dipercepat dan diperluas.

Pada dasarnya, ‘pembangunan’ di negara kapitalis/produktivis sudah cacat sejak penggunaan kata. Sebab, pembangunan di satu sisi berarti merusak di sisi lain. Misalnya, pembangunan infrastruktur, pabrik industri, apartemen, hotel, real estate, dll paralel dengan eksploitasi alam untuk kebutuhan energi dan bahan baku (industri ekstraktif, tambang migas, batubara, logam, semen, dll). Ironi itu ditambah dengan digunakannya teori pertumbuhan ekonomi WW Rostow. Teori ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kesuksesan pembangunan kapitalistik. Dalam ukuran ini, tahap konsumsi tinggi dijadikan sebagai puncak pertumbuhan ekonomi. Padahal, tak ada konsumsi manusia yang tidak berasal dari alam. Semakin banyak konsumsi, semakin banyak eksploitasi alam. Semakin banyak eksploitasi, semakin banyak pengusiran dan perampasan ruang hidup serta kerusakan lingkungan. Semakin banyak perampasan serta kerusakan lingkungan, semakin banyak orang yang terusir dari tanahnya atau dicerabut dari alat-alat produksinya. Kondisi ini berarti makin banyak pula orang yang menjual tenaganya kepada kapitalis/borjuis sebagai buruh, baik formal maupun informal.

Pararelitas eksploitasi manusia (kapitalis/borjuis) terhadap manusia lain (pekerja/proletar) dengan eksploitasi manusia (kapitalis/borjuis) terhadap alam (ekologis) ini melahirkan daur penindasan yang tak berkesudahan. Maka, bagi ekososialisme, sumber persoalan krisis ekologis saat ini adalah corak produksi kapitalis yang sejak awal mengancam keseimbangan ekosistem.

Materialisme dan Alam

Marxisme secara umum dan ekologi Marx secara spesifik menjadi sumber inspirasi gerakan ekososialis. Sekitar 150 tahun lalu, Marx telah memikirkan dampak kehancuran ekologis yang diakibatkan kapitalisme. Bagi Marx, alam memiliki sistem metabolisme untuk terus menerus berevolusi, bergerak terus menerus. Kerja manusia di bumi kemudian sangat menentukan metabolisme itu. Karena itu, ketika laku, kerja, dan praksis manusia tak lagi mengindahkan metabolisme alam, keretakan matabolisme menjadi sulit ditangani. Dalam Paris Manuscript, Marx menyatakan:

“Kehidupan-spesies, bagi manusia maupun binatang, secara fisik terletak pada fakta bahwa secara fisik manusia (maupun binatang) menggantungkan hidupnya pada alam inorganik; yang menjadi fondasi dari hidupnya… Secara fisik manusia hanya bisa hidup dari hasil-hasil alam ini, entah mereka hadir sebagai makanan, penghangat, pakaian, tempat tinggal, dst…alam merupakan tubuh inorganik manusia, yakni alam sejauh itu bukan tubuh manusa. Manusia hidup dari alam (alam adalah tubuh-nya) dan ia mesti menjalin dialog terus-menerus dengan alam apabila ia tak ingin mati. Mengatakan bahwa kehidupan fisik dan mental manusia itu terhubung dengan alam sama saja dengan mengatakan bahwa alam terhubung dengan dirinya sendiri—sebab manusia adalah suatu bagian dari alam.”[4]

Kisah perusakan besar-besaran ini dimulai kala corak produksi kapitalis memisahkan dari, bahkan mengukuhkan superioritas manusiaa atas alam: kala segala hal dari alam dijadikan objek komodifikasi atau diperlakukan sebagai komoditas. Ilustrasi sekarang, seseorang memiliki uang; lalu membeli bahan mentah; mengolahnya menjadi komoditas, dan menjualnya untuk mendapat uang yang lebih banyak. Sepintas ini lumrah dalam perdagangan. Namun, perdagangan bukan perwujudan inti sistem kapitalis. Sebelum kapitalisme, perdagangan dan pasar sudah ada. Masalah utamanya terletak pada sistem produksi, dimana berbeda dengan sistem ekonomi sebelumnya dimana barang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan (nilai guna), barang dalam sistem kapitalis diproduksi demi kekayaan (nilai tukar) yang pada akhirnya terakumulasi pada segelintir orang.

Proses konsentrasi penguasaan alat produksi pada segelintir orang dilegitimasi jaminan hak milik privat dalam hukum, yang lantas menjadi instrumen legal proses pemisahan petani dan masyarakat dari alat produksinya/proretarianisasi: baik secara langsung akibat eksploitasi bahan-bahan mineral maupun tidak langsung seperti dampak limbah, polusi, penggunaan pestisida dll. Proses ini diperparah dengan hukum kompetisi dalam kapitalisme, plus penerapan teori pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Teori persaingan pasar dan pertumbuhan legal secara hukum bahkan menjadi kerangka kebijakan pemerintahan kapitalis di berbagai negara. Padahal jika kita tinjau secara kritis, rumus sederhananya: komodifikasi + kebebasan hak milik atas alat produksi + kompetisi bebas global + pertumbuhan tanpa batas = ekosida.

Pendeknya, apa yang terjadi sekarang: pemanasan global, perubahan iklim, dll disebabkan natuur hubungan sosial produksi kapitalisme yang ekspansif tanpa batas sehingga tidak sesuai dengan ekosistem yang terbatas.[5] Di sinilah pentingnya kita menengok pandangan ekologi marxis. Jhon Bellamy Foster, profesor sosiologi Amerika di University of Oregon; editor Mothly review; dan penulis buku Marx’s Ecology: Materialism and Nature—yang pernah diulas di Harian ini—mengingatkan bahwa:

“wawasan Marx, secara mendalam, dan sesungguhnya secara sistematis, adalah ekologis (dalam semua pengertian positif seperti pengertian yang kita pakai saat ini), dan perspektif ekologis ini berasal dari materialismenya.”[6]

Bagi pembaca yang asing terhadap pemikiran Marxis, ‘materialisme’ yang dimaksud adalah materialisme dealektika historis (MDH) yang menjadi alas filsafat bagi analisis ekonomi politik Marx dan praksis sosialisme-nya. Njoto dalam kuliahnya Marxisme, Ilmu dan Amalnya di tahun 1961 mengatakan: “Materialisme adalah konsepsi filsafat Marxis, sedang dialektika adalah metode-nya” dan “materialisme historis adalah penerapan atau pengenaan materialisme dialektik ke alam sejarah manusia”.

Dalam kaitan sistem kapitalis dan perusakan lingkungan hidup ini, program tanam pohon atau program hijau lain yang digalakkan pemerintah tak sebanding dengan skala perusakan industri kapitalisme yang dilegalisasi oleh kebijakan pemerintah itu sendiri.

Misalkan saja, pada 2007 Pemkot Banyuwangi mengklaim bahwa telah ada CSR dari perusahaan swasta dalam bentuk 6.000 pohon yang bisa dimanfaatkan untuk menambah sebaran luas lahan hijau hingga 6 hektar. Namun beberapa saat sebelumnya, mereka mengizinkan perusakan besar-besaran atas dua gunung di Tumpang Pitu seluas 11.000 hektar untuk dua anak perusahaan dari PT. Merdeka Copper Gold, Tbk. yakni: PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) yang diberi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 4.998 ha; dan PT. Damai Suksesindo (DSI) yang diberi IUP Eksplorasi.

Contoh lainnya, pemerintahan neoliberal Indonesia menetapkan jalan teknokratis seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Tapi pada saat yang sama, mereka juga mengizinkan operasi perusahaan kelapa sawit dengan skala luas 10,2 juta ha tahun 2014 (sebelas kali lipat luas Pulau Bali atau setengah Pulau Jawa)[7] hanya untuk 5 grup perusahaan raksasa (Sinar Mas, Salim, Jardine Matheson, Wilmar dan Surya Damai).

Tulisan pendek ini berangkali tak cukup merampung detail cara kerja kapitalisme dalam menyebabkan kerusakan lingkungan. Penulis hanya ingin menegaskan bahwa kerusakan ekologis semakin menjadi-jadi saat ini karena kapitalisme sejak awal memiliki kontradiksi ekologis pada dirinya. Konsekuensi untuk saat ini pula, degradasi ekologis tidak mungkin dihentikan tanpa mengakhiri kapitalisme.

Gerakan Ekososialisme

Maka, menjadi penting bagi aktivis lingkungan untuk menengok berbagai kritik marxis terhadap ekopol kapitalis. Tanpanya, sulit bagi kita memahami kerja sistem kapitalis secara ilmiah. Di ranah praksis, Manifesto Ekososialis[8] yang digaungkan di Paris pada September 2001 patut disambut:

“Tujuan ekososialis adalah transformasi kebutuhan dari dimensi kuantitatif menuju dimensi kualitatif.” Dimensi kuantitatif berarti pengukuran capaian keberhasilan dengan melihat akumulasi nilai atau pertumbuhan. Sedangkan dimensi kualitatif dapat dimaknai sebagai pengembalian fungsi ekologis serta perbaikan hubungan-hubungan di antara manusia yang menjaga hak alam. “Dari soal corak produksi, hal itu berarti valorisasi nilai pakai dari nilai tukar.”

Dalam dokumen The Belem Ecosocialist Declaration[9] yang disusun pada Konferensi Ecosocialist Paris 2007 (Ian Angus, Joel Kovel, Michael Löwy) untuk disampaikan di Forum Sosial Dunia di Belem, Brasil, pada Januari 2009, disebutkan:

“Ekososialisme didasarkan pada ekonomi yang ditransformasikan yang didasarkan pada nilai-nilai non-moneter keadilan sosial dan keseimbangan ekologis. Ekososialisme mengkritik kedua “ekologi pasar” kapitalis dan sosialisme produktivis, yang mengabaikan keseimbangan dan batas bumi. Ekososialisme juga mendefinisikan kembali jalan dan tujuan sosialisme dalam kerangka ekologis dan demokratis. … Kerusakan lingkungan tidak akan berhenti di ruang konferensi dan negosiasi perjanjian: hanya aksi massa yang bisa membuat perbedaan. Pekerja perkotaan dan pedesaan, masyarakat di selatan dan masyarakat adat di berbagai penjuru perlu berada di garis depan perjuangan melawan ketidakadilan lingkungan dan sosial, melawan perusahaan multinasional eksploitatif dan mencemari, usaha agribisnis yang beracun dan menghilangkan hak, benih rekayasa genetika invasif, biofuel yang hanya memperparah krisis makanan saat ini. Kita harus melanjutkan gerakan sosial-lingkungan ini dan membangun solidaritas antara mobilisasi ekologi antikapital di Utara dan Selatan.”

Negara-negara sosialis di Amerika Latin telah mempelopori gerakan ekososialis sehingga dapat dikatakan mereka sangat maju dalam soal lingkungan. Beberapa contoh yang bisa disebut adalah:[10] pertama, Ekuador yang konstitusinya mengakui “hak alam”. Konstitusionalisasi hak alam ini terjadi setelah gerakan sosialis berhasil merombak tatanan sosial kapitalis yang mereka sebut sebagai “Revolusi Warga Negara” yang dimulai pada tahun 2007. Setahun sebelumnya, Raffael Correa, tokoh sosialis, dan sejumlah politisi lainnya mengusulkan pembuatan konstitusi baru untuk mengatasi krisis yang dialami Ekuador. Setelah Correa menjadi presiden tahun 2007, konstitusi baru disahkan melalui referendum.[11]

Kedua, Kuba yang menerapkan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di sini, Kuba menerapkan model pertanian yang berbeda dengan kebijakan revolusi hijau yang kapitalistik dan merusak lingkungan. Selain kini menerapkan pertanian organik di perkotaan, capaian pertanian berkelanjutan ini tidak lepas dari keberhasilan reforma agraria yang dibangun sejak revolusi Kuba yang dimotori oleh Fidel Castro, Che Guevara, dkk berhasil pada tahun 1959.

Ketiga, El Salvador yang menjadi negara pertama di dunia yang melarang pertambangan logam. Keputusan itu diambil setelah dilakukan jajak pendapat, dimana 77 persen rakyat El Salvador mendukung kebijakan penghapusan pertambangan logam. Hingga pada level Kongres, hampir semua partai, dengan 70 dari 84 anggota Kongres, menyetujui penghapusan pertambangan logam. Keempat, Bolivia di bawah pemimpin sosialis Evo Morales yang nyaring menyuarakan aksi radikal untuk menangani perubahan iklim. Dengan menggalang Konferensi Perubahan Iklim yang melibatkan gerakan sosial dan masyarakat akar rumput, termasuk organisasi masyarakat adat dari berbagai belahan dunia. Kelima, Kosta Rika yang menggunakan energi terbarukan seperti pembangkit hydropower, yang berasal dari sungai dan air hujan musiman dan geothermal.

Di luar Amerika Latin, gerakan ekososialisme yang dimotori partai kiri sosialis atau komunis juga berhasil mendesakkan perlindungan lingkungan secara signifikan. Seperti koalisi merah-hijau yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Kiri Sosialis, dan Partai Tengah di Norwegia; Democratic Socialis Perspective (DSP) di Australia; dan Green Party di New Zealand. Di Afrika, gerakan Marxisme, Feminisme, anti-kolonialisme dan kepedulian lingkungan memberikan sumbangsih penting bagi karya novelis Kenya, Ngũgĩ wa Thiong’o seperti The Wizard of the Crow.

Fakta di atas menjadi penanda bahwa ada korelasi positif antara ideologi dan politik sosialisme dengan perlindungan lingkungan dari ekspansi modal tanpa batas dalam corak produksi kapitalisme. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja gerakan ekososialisme belum ada sama sekali. Namun, sudah cukup banyak gerakan lingkungan yang anti kapitalis. Ini dapat kita tempatkan sebagai benih gerakan ekososialis, yang pandangan ekologis dan ekopolnya masih perlu divulgarkan dan disatukan dalam wadah strategis untuk meruntuhkan oligarki kapitalis.

Dalam rangka untuk memberikan kejelasan arah juang, Derek Wall[12] menulis bahwa gerakan ekososialisme perlu mendorong kebijakan transisional sesuai dengan keadaan negara-negara masing, antara lain: 1) mempertahankan kontrol asli hutan hujan dan ekosistem vital lainnya; 2) membiarkan pekerja mengendalikan bisnis bangkrut; 3) menggunakan dana pemerintah untuk saling membagi sumber daya; 4) konversi senjata dan SUV (mobil untuk transportasi umum) sebagai elemen penting dari New Deal Hijau; 5) perundang-undangan paten open-source; 6) land reform; 7) pendanaan untuk perpustakaan dan kepentingan sosial lainnya; 8) sistem pajak dan kesejahteraan untuk mendukung kepentingan umum; 9) reformasi komptesisi untuk mengubah kepemilikan; dan 10) kepemilikan sosial atas obat-obatan dan obat-obatan.

Kesepuluh program yang digariskan Wall di atas tentu perlu dikontekstualisasi dengan situasi ekologis di Indonesia. Tetapi yang pasti, agenda ekologis perlu dimasukkan dalam pembangunan sosialisme—yang gagal dalam eksperimentasi abad 20 yang tidak pro ekologis. Di sinilah pentingnya gerakan sosialis membangun koneksi dan solidaritas dengan berbagai gerakan lingkungan antikapitalis.

Sebagai penutup, saya petik potongan paragraf yang ditulis Martha Harnecker, yang menyoroti gerakan sosialisme di Amerika Latin dalam bukunya Latin America & Twenty-First Century Socialism:[13]

“Kita memerlukan kiri yang menyadari bahwa menjadi radikal tidaklah berarti meneriakkan slogan yang paling militan atau melakukan tindakan yang paling ekstrem – yang hanya sedikit orang yang setuju, dan yang membuat takut mayoritas – tetapi radikal adalah mampu menciptakan ruang-ruang untuk bertemu dan bergabungnya dalam satu perjuangan sektor-sektor terluas yang dimungkinkan. Menyadari bahwa ada banyak dari kita yang berada dalam perjuangan yang sama itulah yang membuat kita kuat; inilah yang meradikalkan kita.”***

 

Tulisan ini pertama dimuat di Harian IndoPROGRESS, 15 Januari 2018. Direpublikasi di sini untuk tujuan pendidikan.

Catatan kaki

[1] Stephen Hawking, This is the most dangerous time for our planet. The Guardian.

[2] Akhmad Muawal. Hasan Menjelang Kiamat 100 Tahun Lagi. Tirto.

[3] Eksploitasi Lahan: Darurat Daya Dukung Ekologis Pulau Jawa. Kompas, 5 Maret 2014. Bisa dilihat di

[4] Kutipan dari Paris Manuscript ini diterjemahkan oleh Martin Suryajaya, 2016. Teks-teks Kunci Filsafat Marx, Yogyakarta: Resistbook

[5] Fred Magdof & Jhon Bellamy Foster, What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism: A Citizen’s Guide to Capitalism and the Emvironment (New York: Monthly Review, 2011).

[6] Jhon Bellamy Foster. Marx’s Ecology: Materialism and Nature (terj.). Jakarta: WALHI. 2013.

[7] 25 Raksasa Kuasai Separuh Lahan Sawit. Kata Data.

[8]Lihat: Joel Kovel and Michael Lowy, An Ecosocialist Manifesto. Paris, Sept 2001.

[9] Ian Angus, Joel Kovel, Michael Löwy. The Belem Ecosocialist Declaration.

[10] Informasi mengenai ini penulis sarikan dari Derek Wall, The Rise of The Green Left: Inside The Worldwife Ecososialits Movement. Norhampton: Pluto Press, 2010. dan Berdikarionline, Lima Negara Amerika Latin Paling Maju Secara Ekologis.

[11] Ekuador dan Sosialisme Abad 21. Berdikarionline; TeleSUR

[12] Derek Wall, The Rise of The Green Left: Inside The Worldwife Ecososialits Movement.

[13] Martha Harnecker, Latin America & Twenty-First Century Socialism: Inventing to Avoid Mistakes. (terj. Nug Katjasungkana) Jurnal Monthly Review (Independent Socialist Magazine), Vol. 62 No. 3 July-August 2010. versi bahasa Indonesia diterbitkan Resist Book bersama IndoPROGRESS, Januari 2015.

Gambar: monthlyreview.org