Oleh:
Eko Heru Setiawan
Makna Politik dan Disorientasi Pemahaman Politik
Politik? Sebuah kata yang mengalami pengosongan makna cukup akut dari percakapan antar warga negara. Peristilahan yang telah jauh-jauh hari terdeforestasi dari hijau rindangnya hiruk-pikuk wawasan kebangsaan kita. Idiom yang selalu dilecehkan dalam setiap percakapan awam sampai mahasiswa sekalipun.
William F. Buckley Jr (dalam Naomi, 2015) sinis dengan kegagalan civitas akademika dalam memahami makna politik dan menyebut hilangnya diskursus politik dari wajah kampus sebagai sebuah kelesuan yang hampa. Akibatnya, ketidakberesan memahami makna politik tentu akan berdampak buruk bagi upaya demokratisasi negara ini.
Upaya demokratisasi tentu berhubungan dengan tinjuan ontologis yang komprehensif dalam memahami tujuan demokrasi itu sendiri. Proses tersebut bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memahami politik sebagai alat untuk mencapai tujuan berdemokrasi, yaitu untuk melindungi kepentingan rakyat dari dominasi sepihak, sekaligus meletakkan dominasi itu hanya di tangan rakyat (government of rule by the people).
Kegunaan politik tentu tidak disandarkan secara sempit pada patron kekuasaan (power) seperti yang digagas oleh Niccolo Macchiavelli lewat Il Principle atau Sun Tzu dalam The Art of War. Maka dari itu, politik harus dipahami sebagai sebuah ilmu (science) dan seni (art) untuk mendalami ilmu pemerintahan (Hidajat, 2012).
Politik yang dipahami sebagai sebuah ilmu (science) menuntut adanya paradigma berpikir yang menekankan pentingnya menggali asal usul (etimologi) dari politik. Politik, secata etimologi, lahir pertama kali di Yunani “polis” yang secara harfiah berarti kota. Selanjutnya, pengertian tersebut mengerucut bahwa esensi politik adalah semua aktivitas yang mengarah pada keberlangsungan kota agar tetap eksis (Hidajat, 2012). Sehingga, memahami politik dari sudut pandang kelimuan merupakan tanggung jawab moral manusia (rasional), khususnya kaum intelektual kampus. Penulis menekankan bahwa telah terjadi disorientasi dalam menafsirkan kembali esensi politik. Baik pada awam maupun intelektual kampus. Seperti diketahui pada saat ini, bahwa terjadi pembusukan makna politik di wilayah yang seharusnya mampu menelaah politik dari sudut pandang keilmuan bukan pada skala subjektivitas.
Saat ini banyak mahasiswa yang menuduh unsur politik sebagai biang keladi dari distabilitas dan inkondusifitas kampus; konflik terus saja terjadi. Singkatnya politik diserang secara jahanam dan harus dihancurkan pada alfabet akademis. Alfabet akademika pun terjangkit bid’ah yang menggiring mahasiswa untuk terus mereproduksi asumsi bahwa politik itu adalah “idiom dan perangkat yang mengandung muatan negatif”. Padahal, dalam setiap relasi di wilayah pendidikan tinggi pun tidak bisa dilepaskan dengan politik dalam arti yang sebenarnya.
Pendidikan berhubungan erat dengan politik. Bahkan Paulo Freire dengan hikmat mengutip pernyataan Antonio Gramsci bahwa pendidikan berusaha untuk meyakinkan, dan politik berusaha untuk memenangkan keyakinan. Lebih lanjut, tindakan meyakinkan adalah suatu bagian atas pilihan politik dalam struktur masyarakat politik (polis) (Freire, 1994). Bilamana dalam wilayah pendidikan tinggi saja terdapat gagal paham dalam menafsirkan politik, pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan kaum awam yang mudah tergoda dalil politisi yang men-sabdakan politik sebagai transaksi kejahatan dengan berbusa-busa dan air ludahnya meluber kemana-mana?
Akhirnya, setiap mahasiswa yang depresi akibat dimabuk ketidaktahuan ini pun mengalami kegilaan total secara bersama-sama, juga dengan dosen mereka, yang terus melakukan upaya penyerabutan makna politik dari pot filosofinya. Dimana politik itu ditanam untuk kemudian disiangi. Warisan sekaligus tugas intelektual yang dititipkan pada mereka sebagai kaum empiristis-rasionalis terbengkalai saja.
Richard Hofstadter menyebut warisan intelektual adalah untuk melawan takhayyul, dogma atau penipuan; salah satunya melawan tipu menipu kepentingan yang telah disuntikkan dalam peristilahan politik yang kita hadapi se-dekadensial ini. Alangkah memilukan jika hak daya guna kebebasan eksistensial intelektual untuk menemukan esensi kehidupan ini dipatok dalam kubur dogmatis. Di mana letak intelektualitas jika doktrin itu mudah kita cerna tanpa sebuah libido untuk mengetahui hal fundamental itu?
Dampak Disorientasi Pemaknaan atas Politik
Selanjutnya, gagasan politik yang kosong bisa ditemukan begitu mudah di pertigaan atau perempatan jalan setapak menuju desa, berupa menjamurnya media iklan kampanye yang di sisi lain menimbulkan kesemerawutan dan tentu saja tidak sedap dipandang.
Kita tahu bahwa setiap calon legislatif (caleg) membutuhkan media iklan. Baliho yang terpasang dengan raut muka sumringah para calon menambah petunjuk tak terhindarkan, bahwa era media publikasi sudah tidak mengenal tapal batas antara apa yang disebut sebagai desa, distrik atau kota. Semuanya sama saja! Pemandangan desa yang asri dan harmoni pada saat-saat ini harus bersanding dengan rangkaian pesan manis para politisi yang kita semua juga tahu bahwa pesan dan janji-janjinya tidak pernah menjadi kenyataan. Sebab pemahaman politik yang sejati tidak ditelaah secara radikal. Kemudian, tidak dimuat dalam visi misi setiap calon. Maka, lazim diketemukan pesan kosong makna dan cenderung sekadar mencari sensasi belaka.
Teknik iklan kampanye seperti inilah yang akan sangat mengancam alam bawah sadar pemilih. Karena pesan tersebut bersifat instruktif dengan mengkristalkan asosiasi-asosiasi menyenangkan yang ekstra rasional (Schumpeter, 2013). Demokrasi kehilangan subtansinya. Ia digantikan dengan sensasi yang ahistoris dan juga bias kepentingan. Misalkan, jargon berupa ajakan untuk melawan korupsi dan kerja nyata. Meskipun itu palsu, masih saja hingga kini banyak orang tertipu daya.
Padahal, mestinya kita sudah belajar dari masa lalu tentang bubarnya perusahaan dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) 1799 akibat prilaku koruptif (Djoened, 2010). Lalu, bukankah sejak peradaban primitif, manusia sudah melakukan kerja konkret meskipun spesialisasinya tidak seberagam seperti saat ini (Mulyanto, 2018).
Pada akhirnya, sampai kapan kita turut serta mereproduksi kebodohan dengan menetralisir nalar kita akan bahaya politik? Sampai kapan pula kita terus berkubang pada kesalahan yang tiada akhir ini? Sampai sejauh mana kita bisa bertahan dengan dikotomi atas sesuatu yang dianggap berbahaya tapi kita praktekan di dunia nyata?
Jika keadaan terus membisu dan sikap anti intelektualisme diterapkan pada kehidupan berdemokrasi, serta politik dianggap hal yang tabu untuk didiskusikan, dipreteli, dan dianalisa. Maka, percayalah, kita tidak akan pernah sepeserpun menyicipi demokrasi yang sesungguhnya. Sama saja dengan kita membiarkan ruang politik yang semestinya digunakan untuk mengelaborasi semua kepentingan rakyat berhasil dihina, dilecehkan, dan ditindas oleh kaum demagog politik tak bertanggung jawab.
Tanamkan dalam hati, bahwa kita mempunyai satu dunia material untuk dimenangkan, yaitu dunia konkret yang bukan semata-mata mengaitkan relasi-relasi politik masa lalu dengan masa kini, akan tetapi juga menghubungkan relasi tersebut antara masa kini dan masa yang akan datang.
____________________________________________________________________________
Referensi
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Freire, Paulo. 1994. On Higher Education; A Dialogue at the National University of Mexico. New York: State University New York Press
Hidajat, Imam. 2012. Teori-teori Politik. Malang: Setara Press
Mulyanto, dede. 2018. Geneologi Kapitalisme Antrpologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik. Yogyakarta: Resist Book
Naomi. 2015. Menggugat Pendidikan Fundamentalis, Konservatif, Liberal, dan Anarkis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Schumpeter, A Joseph. 2013. Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Poesponegero, Marwati Djoened. 2010. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
______________________________________________________________________________
*Penulis merupakan mahasiswa Geografi Universitas Negeri Malang 2014, Peserta Sekolah Ideologi & Gerakan Sosial IV Intrans Institute
*Sumber gambar utama: mediaindonesia.com