Sumpah Pemuda Melawan Oligarki

Sudah lama peristiwa-peristiwa besar di Indonesia hanya dimaknai sebagai momentum seremonial belaka oleh para elite politik. Salah satunya momentum Sumpah Pemuda yang pada tahun ini memasuki usianya yang ke-91. Peristiwa itu hanya berakhir pada lips service atau kata-kata manis dari para elite politik yang dikemas dalam pidato-pidato kenegaraan maupun cuitan di media sosial. Presiden Jokowi misalnya. Melalui akun Twitter pribadinya, ia hanya menyatakan bahwa di tangan pemuda lah negara ini akan maju, oleh karena itu, pemuda harus bergandengan maju untuk menggerakkan Indonesia sekarang dan yang akan datang.[1]

Penulis kira, statement itu hanya sebatas pencitraan belaka. Sebab sampai hari ini pun, Presiden Jokowi masih belum mengakomodir beberapa tuntutan massa yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar dalam aksi Reformasi Dikorupsi beberapa waktu lalu. Buktinya Perppu KPK belum diterbitkan, beberapa RUU bermasalah masih ditunda (tidak ditolak), militerisme di Papua tetap dijalankan. Padahal tuntutan-tuntutan itu merupakan salah satu medium alternatif untuk membangun Indonesia ke depan.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis hendak menggali keterhubungan sejarah antara momentum gerakan Sumpah Pemuda sampai gerakan pemuda hari ini. Karena selain bertujuan mencari pesan moral sejarahnya, proses ini diperlukan untuk menggali identitas pemuda Indonesia. Sejarah reflektif, menurut Hegel, adalah sejarah yang dalam penyajiannya tidak dibatasi waktu yang dengannya ia berhubungan saja. Melainkan juga ruhnya yang melampaui masa kini.[2]

Refleksi Sejarah

Sekitar pertengahan tahun 1920, Mohammad Hatta selaku tokoh nasionalis waktu itu merasakan betul bahwa ada kemunduran dalam kepemimpinan para tokoh nasionalis di Indonesia. Tanpa meragukan nasionalisme para tokoh nasionalis, Mohammad Hatta tetap merasa kecewa dengan para tokoh nasionalis yang berasal partai-partai besar seperti Sarekat Islam (SI), PSII dan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sebab pada saat itu, mereka mulai menyuarakan ideologi parokial—budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Ditengah kondisi yang dilanda kecewa, waktu itu harapan Hatta hanya bersandar kepada PNI. Namun nyatanya, PNI juga mematahkan harapannya.

Seperti yang ditulis Salman Alfarizi dalam bukunya ‘Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980’, Hatta yang waktu itu masih menyelesaikan studinya di Belanda lantas menulis “Indonesia Merdeka tidak akan dicapai dengan agitasi”. Dalam tulisannya, Hatta juga sempat menyinggung beberapa hal, terkhusus soal kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Hatta menulis:

“Negeri yang hanya tahu dan menerima perintah dan tidak pernah memerhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya. Tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab penuh. Jika demikian, rakyat tidak akan pernah insyaf akan harga diri dan kedaulatannya. Ia akan mudah tunduk kepada kekuasaan apa dan siapa saja. Dengan begitu, bila Indonesia merdeka, rakyat akan tetap tertindas oleh orang yang berkuasa.”[3]

Menurut penulis, Hatta lewat tulisan ini hendak membangkitkan kesadaran politik rakyat Indonesia agar tidak hanya terkungkung pada sikap kebangsaan yang hanya diciptakan oleh para pemimpin pergerakan nasional waktu itu. Argumentasi ini diperkuat dengan klasifikasi tiga jenis kebangsaan oleh tindakan Hatta. Pertama, kebangsaan cap intelek. budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Kedua, kebangsaan cap ningrat. Ciri kebangsaan ini kurang lebih sama dengan kebangsaan cap ningrat. Mereka berpandangan agar ketika Indonesia merdeka, nasib rakyat seharusnya diserahkan pada segelintir kaum intelek. Ketiga, kebangsaan cap rakyat.

Kebangsaan cap ningrat dan intelek, tulis Hatta, hanya menjadikan rakyat sebagai perkakas. Dari situlah Hatta kemudian menggagas kebangsaan cap rakyat. Bagi Hatta, kebangsaan cap rakyat lah yang harus dibangun karena, selain langka, kebangsaan cap rakyat itulah yang seharusnya menjadi sebuah badan dan jiwa bangsa. Rakyatlah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya sebuah bangsa. Jenis kebangsaan inilah yang menjadi alasan Mohammad Hatta berkali-kali berupaya untuk meradikalisasi pikiran rakyat untuk menentang kolonialisme atas kesadarannya sendiri. Bukan karena mengikuti tokoh-tokoh nasional yang waktu itu masih menggunakan rakyat hanya sebagai perkakas.[4]

Untuk meradikalisasi pemikiran rakyat waktu, Hatta bersama para punggawa Perhimpoenan Indonesia (PI) membuat sebuah pernyataan sikap yang dikenal dengan Manifesto Politik 1925. Manifesto politik itu berisikan empat tuntutan, antara lain :

Pertama, kesatuan nasional dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit seperti yang berkiatan dengan kedaerahan, serta perlu dibentuk suatu kesatuan aksi melawan Belanda untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu. Kedua, solidaritas. Perbedaan kepentingan yang mendasar antara bangsa penjajah dengan yang dijajah sehingga harus mempertajam konflik diantara keduanya tanpa melihat perbedaan antara orang Indonesia. Ketiga, non-Kooperasi. Harus disadari, bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, oleh karena itu hendaknya dilakukan perjuangan sendiri tanpa mengindahkan lembaga yang telah ada buatan Belanda seperti Dewan Perwakilan Kolonial (Volkskard). Keempat, swadaya, yaitu perjuangan yang dilakukan haruslah mengandalkan kekuatan sendiri sendiri.[5]

Manifesto yang ditulis dalam buletin Indonesia Merdeka di bawah naungan Perhimpoenan Indonesia (PI) lantas disebarkan kepada gerakan pemuda yang saat itu masih bersifat kedaerahan. Seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, dan Jong Ambon dan lain sebagainya. Radikalisasi pemikiran para pemuda yang waktu itu dilakukan oleh Muhammad Hatta nyatanya cukup berhasil. Karena pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926, sebuah Kongres Pemuda I diselenggarakan dan diketuai oleh Mohammad Tabrani dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari organisasi pemuda yang saat itu masih bersifat kedaerahan. Dari sinilah, untuk pertama kalinya organisasi-organisasi tersebut mulai berpikiran untuk bergerak bersama di bawah satu komando.

Dua tahun selanjutnya, Kongres Pemuda II lantas digelar pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres ini diketuai oleh Soegondo Joyopuspito dan dihadiri oleh ratusan orang lebih. Di Kongres inilah lahirlah Sumpah Pemuda. Sumpah yang selama ini selalu kita refleksikan setiap tanggal 28 Oktober itu. Selain Sumpah Pemuda, di Kongres inilah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh Wage Rudolf Supratman. Kendati dalam pengawasan yang cukup ketat oleh pemerintah kolonial Belanda.[6]

Pasca Sumpah Pemuda

Dari pemaparan sejarah tersebut sebenarnya saya hendak menggali karakter dari gerakan pemuda. Yang mungkin secara kasat mata dapat kita lihat ada dua bentuk. Pertama, sebagai pengingat. Kedua, lambang persatuan yang kekuatan penyeimbang kekuasaan. Dua karakter fundamen yang pada dasarnya memang selalu melekat pada identitas gerakan pemuda sejak era kolonial, sampai setelah Indonesia merdeka.

Gerakan pemuda akan selalu menjadi pengingat ketika kekuasaan mulai meletakkan kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional. Ketika itu terjadi, maka ia akan bersatu menggalang kekuatan besar untuk tidak saja menyeimbangi kekuasaan, melainkan juga menjadi momok atas kekuasaan para tiran.

Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, mungkin hanya sekali demonstrasi pemuda bertemu dengan kepentingan modal multinasional untuk mendongkel kekuasaan dan mengarahkan Indonesia pada krisis kemanusiaan yang cukup besar hingga tahun-tahun setelahnya. Yakni ketika gerakan pemuda mendesakkan tuntutan Tritura kepada rejim Demokrasi Terpimpin Sukarno.

Dari buku yang ditulis Professor Linguistik, Noam Chomsky, beberapa tokoh pengamat liberal pada tahun 1965 sangat merasakan euforia atas lengsernya rezim Sukarno. “Secercah Cahaya di Asia” tulisan tokoh pengamat liberal bernama James Reston yang dimuat Times sedikit banyaknya menjelaskan bagaimana euforia Amerika Serikat dalam menghantam kaum komunis di Indonesia pada waktu itu. Kudeta ini, tulis Chomsky,  juga menjadi babak baru berakhirnya politik berbasis kaum miskin, mengukuhkan kediktatoran, menghasilkan catatan buruk pelanggaran hak asasi manusia hingga menghamburkan kekayaan negara terhadap investor barat.

“Tak heran ketika setelah begitu banyak kengerian lainnya, termasuk invasi yang nyaris menyerupai Timor Timur, Soeharto disambut oleh pemerintahan Clinton pada 1995 sebagai ‘orang kita’ ”, imbuh Chomsky.[7]


Baca Juga: Bagaimana Imperialisme AS Membentuk Tata Dunia Global?


Runtuhnya Demokrasi Terpimpin menandai hegemoni rezim despotik Orde Baru. Otoritarianisme yang dijalankan rezim ini membuatnya berkuasa selama 32 tahun. Namun, rezim tersebut nyatanya lengser dari kursi kekuasaan. Kolapsnya perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 ditambah dengan krisis politik yang sudah lama terpendam di benak para pemuda memaksa para pemuda, khususnya mahasiswa, untuk memberi pesan pada Suharto untuk meninggalkan kursi kekuasaannya.[8] Aksi tersebut cukup efektif karena tepat pada tanggal 21 Mei 1998 Suharto menyatakan mundur dari kursi kepresidenan.

Ketika Suharto lengser, seluruh masyarakat pro-demokrasi mengalami euforia yang cukup besar. Semua sepakat bahwa orde yang memusuhi rakyatnya sudah tumbang. Walhasil banyak diantara mereka yang akhirnya bergabung ke saluran-saluran politik kekuasaan yang berbeda. Pada mereka yang bergerak di saluran politik kerakyatan, muncul fragmentasi gerakan rakyat. Muncul gerakan lingkungan, anti korupsi, agraria, tani, HAM, gender yang tidak terkonsolidasi satu sama lain.

21 tahun berlalu, turunnya Suharto tak otomatis menumbangkan persoalan kerakyataan. Pada tahun ini, para pemuda-pemudi Indonesia dihadapkan atas kenyataan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang juga tersektoralisasi dan tidak pro terhadap rakyat. RUU tersebut antara lain, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenagakerjaan. Ditambah lagi dengan persoalan RUU PKS yang tidak kunjung disahkan.

Menghadapi ancaman berbagai RUU bermasalah di berbagai sektor, gerakan pemuda setelah 21 tahun reformasi rupanya sudah mampu mengonsolidasikan diri agar tidak terjebak dalam sektoralisme gerakan. Terbukti sejak bulan September sampai peringatan Sumpah Pemuda hari ini, mereka ramai-ramai turun ke jalan untuk tetap berusaha melawan cengkraman oligarki.[9]

Bagaimana pun juga, perjuangan yang sudah ditempuh dengan berdarah-darah ini akan tercatat dalam sejarah.  Jika 98 mengupayakan penurunan tahta rezim oligarki sultanian Orde Baru, maka angkatan 19 mengupayakan perlawanan terhadap oligarki yang membajak dan menyebabkan regresi demokrasi.[10] Mereka menyatakan bahwa musuh terbesar mereka adalah tiang politik oligarki.


Baca Juga: Oligarki, Ketimpangan Ekonomi, dan Imajinasi Politik Kita


Perjuangan itu sudah tepat. Karena jika tiang politik oligarki kian kokoh, maka konsekuensi logisnya ia akan melahirkan rezim yang kian represif. Segala bentuk kritik apalagi yang mengusik status quo mereka seperti status sosial atau kekayaan pasti akan dikriminalisasi.[11] Dan tidak ada obat untuk mencegah hal itu selain memperkuat legitimasi hukum terhadap gerakan rakyat untuk mengintervensi kebijakan negara.

Selamat hari Sumpah Pemuda yang ke-91 untuk seluruh pemuda Indonesia. Hari ini, kalian benar-benar telah membuktikan bahwa kalian adalah salah satu generasi pewaris bara apinya sejarah. Kalian adalah pengingat dan mimpi buruk bagi para generasi tua yang mengacau. Tetap bersolidaritas dan terus bergerak.***


Faris Fauzan Abdi

Pegiat Studie Club Rumah Mahasiswa Merdeka Malang. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.


Rujukan:

[1] Baca Pesan Jokowi di Hari Sumpah Pemuda di CNN. Link akses : https://nasional.tempo.co/read/1265235/pesan-jokowi-di-hari-sumpah-pemuda-ke-91
[2] Hegel, GWF. 2007. Filsafat Sejarah. Pustaka Pelajar: Yogyakarta (hlm 5)
[3] Alfarizi, Salman. 2015. Mohammad Hatta: Biografi Singkat 1902-1980. Garasi : Yogyakarta (hlm 98-99)
[4] Ibid, (hlm 99-100)
[5] Baca isi Manifesto Politik 1925. http://www.donisetyawan.com/manifesto-politik-1925/ (diakses 28 Oktober 2019 pukul 18.15 WIB)
[6] Baca 90 Tahun Sumpah Pemuda : Pemudanya Ada Sumpahnya Hilang. https://indoprogress.com/2018/10/90-tahun-sumpah-pemuda-pemudanya-ada-sumpahnya-hilang/ (diakses 28 Oktober 2019 18.45 WIB)
[7] Chomsky, Noam. 2017. Who Rules The World. PT Bentang Pustaka : Yogyakarta (hlm 112)
[8] Aspinall, Edward dkk. 2000. Titik Tolak Reformasi: Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto. LKIS : Yogyakarta (hlm 1)
[9] Baca selengkapnya di artikel “Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa-Buruh Kembali Turun Ke Jalan” https://tirto.id/hari-sumpah-pemuda-mahasiswa-buruh-kembali-turun-ke-jalan-ekvH
[10] Baca Rizqi Bachtiar dalam artikelnya yang berjudul ‘Menurunnya Trend Demokrasi’ . Link akses : https://m.detik.com/news/kolom/d-3899136/menurunnya-kualitas-demokrasi
[11] Untuk melihat dampak menguatnya oligarki terhadap intervensi rakyat terhadap kebijakan negara bisa diakses dalam tulisan Faisal Basri di web pribadinya. Link akses : https://faisalbasri.com/2019/10/06/oligarki-ketimpangan-dan-korupsi/#more-20877


Gambar: https://resources.billofrightsinstitute.org/gilded-age-and-progressive-era/rise-big-business/#summary

123 Shares

Tinggalkan Balasan